Quantcast

Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

classic Classic list List threaded Threaded
40 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

fuad fachmi
IKATAN PROFESI KOMPUTER DAN INFORMATIKA INDONESIA

Sejarah IPKIN

Dalam era globalisasi sekarang ini, dunia teknologi berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi yang cepat ini menjadikan setiap negara termasuk Indonesia harus siap untuk menghadapinya. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu kunci utama di dalam penguasaan teknologi. Tanpa dukungan SDM yang memadai maka seringkali suatu implementasi teknologi informasi menghadapi kegagalan. Peningkatan kualitas SDM tidak saja ditempuh melalui jalur pendidikan ataupun pelatihan. Tetapi juga melalui peran komunitas profesi yang ada. Keberadaan organisasi profesi akan memfasilitasi proses perbaikan kualitas SDM secara berkesinambungan. Salah satu organisasi yang terkait dengan bidang ICT adalah Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIN). IPKIN adalah organisasi profesi bidang TI yang sudah cukup lama berdiri di Indonesia dan telah berhasil menyelenggarakan beberapa kegiatan besar dan rutin selama ini.

Saat ini ada sekitar 220 judul lapangan pekerjaan (profesi) di bidang ICT. Pada dasarnya judul profesi tersebut mencakup lapangan pekerjaan di level operasional, managerial dan top executive. Disamping itu, judul profesi di bidang ICT tersebut memerlukan berbagai pengetahuan dan ketrampilan seperti: system development, information security, networking, database management system, computer dan software architecture, Green ICT, human computer interaction, e-business, e-government, e-health, dll. IPKIN mewadahi berbagai profesi ICT dan kompleksitas pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan, agar tetap up-to-date dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Awalnya, asosiasi ini dibentuk Himpunan Pemakai Komputer Indonesia (HPKI) pada tanggal 18 April 1974. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juli 1974 dibentuk kepengurusan dan diubah namanya menjadi Ikatan Pengguna Komputer Indonesia (IPKIN). Pada tahun 1975 secara resmi dokumen hukum IPKIN telah tersusun, Logo IPKIN didisain oleh Soenarjono Danoedjo. IPKIN saat itu juga berkantor di BAKOTAN. IPKIN menjadi partner yang baik dengan BAKOTAN. Pada tahun 1978 BAKOTAN juga meminta IPKIN untuk memberikan masukan tentang usia penggunaan perangkat komputer. Konsep ini yang menjadi masukan bagi Departemen Perdagangan.

Dimulai pada 1999 singkatan IPKIN berubah menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Sejak 2003 IPKIN berkembang ke berbagai daerah dan mulai dibukanya beberapa cabang, hingga saat ini terdapat 7 cabang di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Anggota aktif tercatat hingga saat ini berjumlah 233 orang.
Kembali Ke Atas

Fungsi IPKIN

Pada dasarnya IPKIN adalah organisasi nirlaba independent yang beranggotakan para profesional dalam bidang Komputer dan Informatika. IPKIN bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komputer dan Informatika di Indonesia guna menunjang Pembangunan Naisonal. Untuk itu IPKIN berupaya berperan sebagap wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar anggota. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan fungsi kegiatan sebagai berikut :

    * 1. Menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, ceramah, lokakarya, diskusi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang Komputer dan Informatika.
    * 2. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai dengan kemampuan yang ada.
    * 3. Menerbitkan berbagai karya tulis IPKIN (buletin, buku, jurnal profesi). Beberapa judul buku yang pernah diterbitkan oleh IPKIN, antara lain: 10 Years dedication Indonesian Computer Society, Pendidikan Komputer di Indonesia, Regional Standard for Information Technology Professional, Standard Sertifikasi bidang Teknologi Informasi.
    * 4. Mengadakan kerja sama dengan organisasi sejenis baik di dalam maupun luar negeri, selama maksud dan tujuan dari organisasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IPKIN.
    * 5. Menyelenggarakan usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

Kembali Ke Atas

Kepengurusan 2010-2012

Kepengurusan IPKIN periode 2010 hingga 2012 ini ditetapkan pada tanggal Maret 2010, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Dewan Pembina : Hari Sulistyo
          Fritz E. Simanjuntak
Ketua Umum : Eko K. Budiardjo
Wakil Ketua : Indra Utoyo
Sekjen I : E.S. Margianti
Sekjen II : Bambang Gunadi
Bendahara : Trini Saptarini
Ka. Bidang Teknologi : Sammy Pangarepan
          Kemal Prihatman
Ka. Bidang Pembinaan : Zainal Hasibuan
          Eri Prasetyo Wibowo
Ka. Bidang Program : Loly Amalia Abdullah
          I Made Wiryana
Ka. Bidang Pendidikan dan Latihan : Djuharsa M. Djajadihardja
          I Wayan S. Wicaksana
Ka. Bidang Kelompok Minat Khusus : Eko Indrajit
          A. Benny Mutiara
          Bernard Sitohang
Ka. Bidang Aspek Legal : Muhammad Aulia Adnan
Ka. Bidang Peranan Wanita di ICT : Shita Laksmi
          Sylvia Sumarlin
Ka. Bidang Humas : Donny BU
          Rusmanto Maryanto
Ka. Bidang Kerjasama : Ari Santoso
          Sumitro Rustam
http://www.ipkin.org/profil.php
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

moch reza
This post was updated on .
In reply to this post by Admin
PROFESI ARSITEK DI INDONESIA Mulai dari awal perkembangangannya, banyak sekali pembahasan dan teori yang bermunculan di dalam arsitektur. Bila selama rentang waktu tersebut orang berusaha untuk mengerti arsitektur, sudah seharusnya juga berusaha untuk mengerti pelaku di dalam arsitektur. Apakah arsitektur merupakan suatu bidang yang dikerjakan oleh pelaku profesi, atau merupakan hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja?. Terutama di masa sekarang ini, dimana dan bagaimanakah posisi profesi arsitek sesungguhnya?. Sebelum kita membahas mengenai profesi arsitektur sekarang ini, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu profesi. Blankenship mendefinisikan profesi melalui karakteristik umum yang biasa terlihat. Profesi adalah (1) pekerjaan penuh waktu (2) yang melalui pendidikan/pelatihan khusus (3) memiliki organisasi profesi (4) mempunyai komponen izin kerja (lisensi) dan pengakuan dari masyarakat (5) mempunyai kode etik dan hak pengelolaan mandiri (Dana Cuff, Architecture : The Story of Practice, 1992, p23). Dari ke lima karakekter umum tersebut kita bisa melihat bagaimana posisi profesi arsitektur di dunia modern pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Arsitektur Barat berkembang di Eropa sebelum menyebar ke Amerika dan benua benua lainnya. Pada awal permulaannya, profesi arsitek merupakan profesi kelas tertentu dan merupakan profesi yang turun temurun dan atau melalui proses pemagangan dalam waktu yang cukup lama. Revolusi Industri yang bermula di akhir abad ke 18 yang membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi, sosial, dan teknologi juga memberikan dampak yang sangat besar di dalam arsitektur. Berubahnya struktur sosial di dalam masyarakat dimana kelas menengah mulai memiliki peranan di dalam ekonomi, dan banyak dibuatnya publikasi berkenaan dengan arsitektur, menjadikan profesi arsitektur tidak lagi menjadi profesi eksklusif kelas tertentu tetapi lebih terbuka bagi semua kalangan. Profesi arsitektur yang mulai menemukan identitasnya yang lebih jelas, mendorong dilakukannya usaha untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat melindungi kepentingan dari arsitektur, memperbaiki status sosialnya dan mendirikan sarana pendidikan formal arsitektur. Pendidikan dan pelatihan arsitektur yang telah ada sebelumnya adalah berupa sistem pendidikan yang bersifat studio, yang lebih merupakan sebuah ‘sekolah seni’ seperti yang diterapkan oleh J.F. Blondel melalui Ecole des Arts – nya dan atau berupa proses pemagangan di kantor arsitek, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Sir Robert Taylord di Inggris. Pendidikan arsitektur secara lebih formal secara teori pertama kali ditawarkan di Royal Academy Schools di Inggris tahun 1768, tapi baru pada tahun 1840-an dilakukan usaha yang serius dalam menangani pendidikan arsitektur, dengan berupaya memenuhi kebutuhan kebutuhan pelatihan spesialisasi, terutama pada aspek aspek teknis yang berkaitan dengan desain. Amerika Serikat sebagai negara ‘dunia baru’ yang sedang berkembang dengan sangat pesat pada masa itu, di awalnya banyak dari warga negaranya yang mempelajari arsitektur di sekolah sekolah seni di Eropa, terutama di The Ecole Des Beaux-Arts, Paris, yang merupakan sekolah seni terbaik pada masa itu. Dan baru di tahun 1865, dibuka sekolah arsitektur pertama di Massachuset Institute of Technology (MIT), yang diikuti dengan dibukanya 10 sekolah arsitektur lainnya dalam rentang waktu hingga pergantian abad. Di Indonesia sendiri, profesi arsitek ‘modern’ mulai dikenal ketika para arsitek kebangsaan Belanda yang menempuh pendidikan dan pelatihan arsitektur di Eropa, kembali dan berpraktek di Indonesia. Sedangkan pendidikan arsitektur formal pertama di Indonesia dibuka di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1950, dan mulai menelurkan lulusannya di tahun 1958. Sebelum itu, bangsa Indonesia yang berprofesi sebagai arsitek mempelajari ilmunya dengan bekerja pada para arsitek Belanda. Bahkan F. Silaban, salah satu arsitek berpengaruh di Indonesia tidak memiliki pendidikan formal arsitektur melainkan lulusan dari sekolah menegah kejuruan atau STM. Untuk melindungi profesi arsitek, dibentuklah organisasi atau asosiasi profesi. Organisasi profesi yang dibentuk pertama kali merupakan asosiasi artis, asosiasi arsitek yang pertama kali terbentuk adalah Royal Institute of British Architects (RIBA) pada tahun 1834. RIBA memiliki kepentingan dalam standarisasi pendidikan arsitektur, status, dan etika bisnis dalam arsitektur, termasuk juga mengatur standarisasi fee untuk jasa arsitek. The American Institute of Architects (AIA) terbentuk dua puluh tiga tahun kemudian, yaitu di tahun 1857. Tujuan awal dibentuknya AIA adalah untuk mempromosikan pendekatan ilmiah dan kesempurnaan praktek dari anggotanya dan juga untuk mengangkat nama profesi arsitek. Tujuan itu kemudian dituangkan dalam konstitusi AIA yaitu “untuk mempromosikan seni, pendekatan ilmiah, dan praktis profesi dari para anggotanya; untuk memudahkan hubungan dan persekutuan yang baik, untuk meningkatkan kedudukan profesi, dan untuk menggabungkan upaya mereka yang terlibat dalam praktik Arsitektur, untuk kemajuan Seni secara umum.” Di Indonesia, asosiasi profesi arsitek terbentuk pada 17 September 1959 yang dipicu oleh dikeluarkannya instruksi pemerintah untuk membentuk gabungan perusahaan sejenis yang dimaksudkan selain untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan dunia pengusaha, juga diharapkan dapat menentukan suatu standar kerja bagi para pelakunya. Ikatan Arsitek Indonesia diprakarsai oleh F. Silaban, yang menggalang arsitek senior Indonesia pada masa itu, dan Ir. Soehartono Soesilo yang mewakili arsitek muda pada masa itu. IAI dibentuk atas kesadaran bahwa pekerjaan perancangan berada di dalam lingkup kegiatan profesional (konsultan), yang mencakupi tanggung jawab moral dan kehormatan perorangan yang terlibat, sehingga diperlukan satu asosiasi khusus yang dapat mengatur hal itu. Sebagai asosiasi profesi tujuan dari IAI adalah untuk : • Mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dasar arsitek profesional. • Meningkatkan penguasaan arsitek pada pengetahuan dan ketrampilan baru seiring kemajuan teknologi ilmu pengetahuan. • Meningkatkan tanggung jawab arsitek pada profesinya sebagai penyedia jasa pada masyarakat • Menempatkan arsitek profesional Indonesia dalam tingkat kompetensi yang diakui secara internasional. IAI selain sebagai asosiasi profesi tingkat nasional dengan beranggotakan lebih dari 11.000 arsitek yang terdaftar melalui 27 kepengurusan daerah dan 2 kepengurusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, juga aktif dalam kegiatan internasional melalui keanggotaannya di ARCASIA (Architects Regional Council of Asia) sejak tahun 1972 dan di UIA (Union Internationale des Architectes) sejak tahun 1974, serta AAPH (Asean Association Planning and Housing) di mana IAI merupakan salah satu pendirinya. Salah satu peranan penting yang dilakukan oleh asosiasi profesi adalah menentukan standar profesi dan mengeluarkan lisensi profesi bagi anggotanya. Lisensi dianggap penting untuk menjaga profesionalisme arsitek dan juga sebagai bagian dalam mendapat pengakuan dalam masyarakat. Di Indonesia, lisensi arsitek berupa Sertifikasi Keahlian Arsitek (SKA) yang diberikan kepada anggotanya setelah memenuhi persyaratan persyaratan tertentu dan diklasifikasikan dalam 3 tingkatan berdasarkan pengalaman dan masa kerja. Untuk dapat memperoleh sertifikasi tersebut, arsitek harus dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik meliputi 13 butir kompetensi yaitu : 1. Perancangan Arsitektur Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis, dan yang bertujuan melestarikan lingkungan 2. Pengetahuan Arsitektur Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia 3. Pengetahuan Seni Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur 4. Perencanaan dan Perancangan Kota Pengetahuan yang memadai tentang perancanaan dan perancangan kota serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam proses perancanaan itu 5. Hubungan antara Manusia, Bangunan dan Lingkungan Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia 6. Pengetahuan Daya Dukung Lingkungan Menguasai pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan 7. Peran Arsitek di Masyarakat Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial 8. Persiapan Pekerjaan Perancangan Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan 9. Pengertian Masalah Antar-Disiplin Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung 10. Pengetahuan Fisik dan Fisika Bangunan Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat 11. Penerapan Batasan Anggaran dan Peraturan Bangunan Menguasai keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pihak pengguna bangunan gedung dalam rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan 12. Pengetahuan Industri Kontruksi dalam Perencanaan Menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses mempadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh 13. Pengetahuan Manajemen Proyek Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan Hal yang kelima dan merupakan hal terpenting dari suatu profesi adalah kode etik profesi. Pekerjaan arsitektur melibatkan pihak pihak : arsitek, klien, penyandang dana (investor), konsultan profesi lain yang terkait, penduduk dan lingkungannya. Melalui kode etik, diatur hak dan kewajiban dari seorang arsitek secara umum, hak dan kewajiban arsitek terhadap publik, klien, profesi, rekan seprofesi, dan lingkungan. Di Indonesia, atau di IAI pada khususnya, kode etik ini diatur dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. Kode etik ini pertama kali dibuat dan disepakati pada tahun 1992 di Kaliurang, kemudian diperbaharui melalui kongres di Jakarta pada tahun 2005. Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi ArsiteK ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Mukadimah, 5 (lima) Kaidah Dasar, 21 (dua puluh satu) Standar Etika dan 45 (empat puluh lima) Kaidah Tata Laku. Kaidah Dasar, merupakan kaidah pengarahan secara luas sikap ber-etika seorang Arsitek. Standar Etika, merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam bertindak dan berprofesi. Kaidah Tata Laku, bersifat wajib untuk ditaati, pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan tindakan, sanksi keorganisasian IAI. Adapun kaidah tata laku ini, dalam beberapa kondisi/situasi merupakan penerapan akan satu atau lebih kaidah maupun standar etika. Untuk etika berprofesi, IAI melengkapi diri dengan Dewan Kehormatan Profesi, sebuah badan yang beranggotakan anggota profesional yang memiliki integrasi profesi dan menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. Dewan ini berfungsi untuk melakukan tinjauan atas kode etik yang sudah ada untuk kemudian membuat usulan penyempurnaan, memberikan edukasi etika profesi kepada anggota, dan menjadi badan tempat menyelesaikan permasalah dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota IAI. Sebagai sebuah asosiasi profesi, IAI berusaha untuk terus meningkatkan profesionalisme anggota dan kemajuan dunia arsitektur di Indonesia. Pada kenyataannya, berkaitan dengan lisensi atau sertifikasi keahlian arsitek, masih belum menjadi keharusan dalam berpraktek atau berprofesi arsitek di Indonesia. Upaya untuk memiliki standar profesi masih terbatas pada anggota IAI, yang bukan menjadi kewajiban bagi arsitek yang berprofesi di Indonesia. Kode etik juga masih merupakan suatu sikap moral, mengingat di Indonesia sampai sekarang ini belum memiliki Undang Undang Arsitektur, yang mengatur hubungan, peran, kewajiban, dan hak arsitek dalam berhubungan dengan klien, profesi, rekan seprofesi, lingkungan, dan atau pihak pihak yang terkait dengan pekerjaannya. Sehingga sebagai sebuah profesi, profesi arsitek di Indonesia walaupun banyak dibutuhkan dalam pembangunan namun lemah secara hukum dan masih memerlukan upaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan standar profesi arsitek di Indonesia. Daftar Pustaka : Spiro Kostof, The Architect, 1977 Dana Cuff, Architecture : The History of Practice, 1992 Royal Institute of British Architects, www.architecture.com The American Institute of Architects, www.aia.org Ikatan Arsitek Indonesia, www.iai.or.id http://www.iai-banten.org/2010/02/04/profesi-arsitek-di-indonesia/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

Ahmad Syakir Ni'am
This post was updated on .
In reply to this post by Admin

PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)

Organisasi profesi adalah organisasi yang terdiri dari para praktisi yang menetapkan diri sebagai ahli yang mampu dan bergabung bersama melaksanakan fungsi sosial yang tidak dapat dilakukan sendiri2 serta merupakan asosiasi yang bersifat sukarela. Tujuan dibentuknya suatu Organisasi Profesi secara umum adalah untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang kokoh diantaranya anggotanya, peningkatan mutu dan kesejahteraan anggotanya disertai peninkatan mutu pelayanan, serta terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi profesi lain.
 Satu contoh Organisasi profesi di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Yaitu perhimpunan seluruh perawat indonesia, yang didirikan pada Tanggal 17 Maret 1974. Kebulatan tekad spirit yang sama dicetuskan oleh perintis perawat bahwa tenaga keperawatan harus berada pada wadah / organisasi nasional (fusi dan federasi). Sebagai fusi dari beberapa organisasi yang ada sebelumnya, PPNI mengalami beberapa kali perubahan baik dalam bentuknya maupun namanya. Embrio PPNI adalah Perkumpulan Kaum Velpleger Boemibatera (PKVB) yang didirikan pada tahun 1921. Pada saat itu profesi perawat sangat dihormati oleh masyarakat berkenaan dengan tugas mulia yang dilaksanakan dalam merawat orang sakit. Lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928 mendorong perubahan nama PKVB menjadi Perkumpulan Kaum Velpleger Indonesia (PKVI). Pergantian kata Boemibatera menjadi Indonesia pada PKVI bertahan hingga tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang perkembangan keperawatan di Indonesia mengalami kemunduran dan merupakan zaman kegelapan bagi bagi keperawatan Indonesia. Pelayanan keperawatan dikerjakan oleh orang yang tidak memahami ilmu keperawatan, demikian pula organisasi profesi tidak jelas keberadaannya.
Bersama dengan Proklamasi 17 Agusutus 1945, tumbuh Organisasi Profesi Keperawatan. Setidaknya ada tiga organisasi profesi antara tahun 1945 – 1954 yaitu Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia (PDKI), Persatuan Djuru Rawat Islam (PENJURAIS) dan Serikat Buruh Kesehatan (SBK). Pada tahun 1951 terjadi pembaharuan organisasi profesi keperawatan yaitu terjadi fusi organisasi profesi yang ada menjadi Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia (PDKI). sebagai upaya konsolidasi organisasi profesi tanpa mengikutsertakan Serikat Buruh Kesehatan (SBK) karena terlibat dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Dalam kurun waktu 1951 – 1958 diadakan Kongres di Bandung dengan mengubah nama PDKI menjadi Persatuan Pegawai Dalam Kesehatan Indonesia (PPDKI) dengan keanggotaan bukan dari perawat saja. Demikian pula pada tahun 1959 – 1974, terjadi pengelompokan organisasi keperawatan kecuali Serikat Buruh Kesehatan (SBK) bergabung menjadi satu organisasi Profesi tingkat Nasional dengan nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Nama inilah yang resmi dipakai sebagai nama Organisasi Profesi Keperawatan di Indonesia hingga saat ini.

Semua organisasi dan institusi resmi,harus memiliki tujuan . Tujuan ini digunakan sebagai dasar pencapaian yang ingin dicapai setelah organisasi atau institusi tersebut berdiri. Organisasi profesi ini memiliki tujuan diantaranya,
• Membina dan mengembangkan organisasi profesi keperawatan, antara lain persatuan dan       kesatuan, kerjasama dengan pihak lain dan pembinaan manajemen organisasi.
• Membina, mengembangkan, dan mengawasi mutu pendidikan keperawatan di Indonesia
• Membina, mengembangkan dan mengawasi mutu pelayanan keperawatan di Indonesia
• Membina dan mengembangkan IPTEK keperawatan di Indonesia
• Membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota

Perawat sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Yang tentu saja tingkat popularitasnya kalah dengan dokter. Padahal, menurut kami justru para perawat lah yang berperan sangat penting dalam kesembuhan pasien dalam konteks rumah sakit. Dokter sebagai penganalisa penyakit dan memberikan obat kepada pasien sesuai dengan penyakit dan dosisnya. Perawat yang sering kali berperan ketika berada dilapangan. Pekerjaan dimulai dari hal yang kecil sampe hal yang besar juga dikerjakan oleh perawat.

Sebagai perawat yang profesional, perawat tersebut harus berdedikasi terhadap profesinya. Untuk itu, dibutuhkanlah kode etik suatu profesi. Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas/fungsi perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia, dimana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan.

Fungsi Kode Etik Perawat 
Kode etik perawat yang berlaku saat ini berfungsi sebagai landasan bagi status profesional dengan cara sebagai berikut:
1. Kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat
2. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktek etikal
3. Kode etik perawat menetapkan hubungan-hubungan profesional yang harus dipatuhi yaitu hubungan perawat dengan pasien/klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lain sebagai teman sejawat, dengan profesi keperawatan sebagai seorang kontributor dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan kesehatan
4. Kode etik perawat memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi

Kode etik keperawatan Indonesia :
1. Tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga dan masyarakat
a. Perawat dalam melaksanakan pengabdiannya senantiasa berpedoman kepada tanggungjawab yang bersumber dari adanya kebutuhan akan keperawatan individu, keluarga dan masyarakat.
b. Perawat dalam melaksanakan pengabdiannya di bidang keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat.
c. Perawat dalam melaksanakan kewajibannya bagi individu, keluarga dan masyarakat senantiasa dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan.Tanggungjawab terhadap tugas
d. Perawat senantiasa menjalin hubungan kerja sama dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan khususnya serta upaya kesejahteraan umum sebagai bagian dari tugas kewajiban bagi kepentingan masyarakat.

2. Tanggungjawab terhadap tugas
a. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat.
b. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
c. Perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keperawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.
d. Perawat dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.
e. Perawat senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas keperawatan serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalihtugaskan tanggungjawab yang ada hubungannya dengan keperawatan.
3. Tanggungjawab terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya
a. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik antara sesama perawat dan dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara kerahasiaan suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
b. Perawat senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya kepada sesama perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan.
4. Tanggungjawab terhadap profesi keperawatan
a. Perawat senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan profesional secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan.
b. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan menunjukkan perilaku dan sifat pribadi yang luhur.
c. Perawat senantiasa berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan dan pendidikan keperawatan.
d. Perawat secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdiannya.
5. Tanggungjawab terhadap pemerintah, bangsa dan negara
a. Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang diharuskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan.
b. Perawat senantiasa berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyarakat.\
       

Menurut ketentuan UU praktek keperawatan, setiap perawat boleh membuka praktek sendiri dengan syarat sepertu telah menempuh pendidikan keperawatan dan spesialis. Untuk membuka praktek, perawat membutuhkan SIPP yaitu Surat Izin Praktek Perawat. Ketika masih siswa/mahasiswa maka instansi pendidikan yang memberikan perlindungan hukum ketika melakukan tugas keperawatan. Saat wisuda mengucapkan sumpah sebagai langkah awal menerima aturan permainan dalam praktek keperawatan. Sepanjang tidak menyimpang dari sumpah, tidak akan mendapat sanksi, sekalipun pelanggaran sumpah, maka resiko sanksi moral sebagai penderitaan awal. Tindak lanjutnya, sumpah dikuatkan dengan kode etik dan etika keperawatan dan seterusnya dikuatkan lagi dengan peraturan pemerintah sebagai hukum tertulis. Dalam Peraturan pemerintah (PP) biasanya tersirat/tersurat tentang sanksi hukum.Sebagai contoh PP no. 10 tahun 1966 mengenai wajib simpan rahasia kedokteran, dimana langsung atau tidak langsung perawat akan terlibat di dalamnya.
Berbagai aturan pedoman kerja dan petunjuk mewarnai perilaku praktek keperawatan dengan prinsif tidak menyimpang apalagi melanggar aturan tertulis tersebut. Karena tenaga kesehatan akan kena sanksi disiplin yang ada pada Undang-Undang Kesehatan (UU No. 23 th 1992) yang secara terinci operasionalnya akan ada keputusan Presiden (ps 54 ayat 1,2,3).
        Pada UU praktek keperawatan juga di sampaikan sanksi – sanksi baik secara administrasi maupun secara pidana. Diantaranya apabila ada pelanggaran terhadap kode etik dari skala ringan sampai skala berat. Untuk pelanggaran kode etik skala ringan, maka diadakan pencabutan SIPP sementara. Dan tingkat lamaya pencabutan SIPP ditentukan sesuai dengan skalanya.
        Untuk pelanggaran pidana, seperti dengan sengaja berperilaku layaknya seorang perawat yang memiliki SIPP, akan dikenakan denda sebesar Rp. 75.000.000. UU Praktek keperawatan juga mencakupi peraturan perawat asing yang mebuka praktek di Indonesia. Sebelum mereka di perbolehkan untuk terjun di masyarakat, para perawat dari luar negeri di bimibng dan kemudian di evaluasi cara kerjanya. Tercantum pula sanksi yang dikenakan pada perawat asing yang membuka praktek tanpa izin.
        Sanksi – sanksi ini menurut kami sudah cukup baik. Perlunya sanksi terhadap pelanggar dibuat supaya pelanggar tidak lagi mengulangi kesalahannya. Tetapi, kami kurang setuju dengan tindak pidana denda sebesar itu.
        Contoh kasus, perawat yang ada di desa – desa tertinggal, yang kebanyakan dari mereka hanya belajar dari pengalaman dan pengamatan mengenai dunia perawat. Dan  masyarakat setempat juga sering meminta tolong kepadanya layaknya seorang perawat apabila ada yang sakit. Mungkin untuk kasus seperti ini, para dewan PPNI, memberikan kebebasan hukum kepada mereka. Atau mungkin dapat memberikan bantuan berupa pendidikan keperawatan.
        Kasus lain ketika salah satu dari kami ada yang dirawat dirumah sakit. Sebenarnya, pelayanan di Rumah Sakit itu cukup memuaskan yang notaben dari RS nya merupakan RS yang memberikan fasilitas gratis bagi anggota keluarga POLRI yang terdaftar. Tetapi, satu hal yang menarik ketika tifani hendak pulang kerumah. Sudah menjadi tradisi bagi perawat – perawat di sana untuk diberikan tip dari pasien. Setelah kami mendengar ceritanya, kami berdiskusi apakah itu sudah melanggar kode etik profesi .
        Secara garis besar dari kode etik profesi tersebut adalah pengabdian kepada masyarakat dengan tulus serta profesional. Untuk kasus seperti diatas, menurut kami sudah sedikit melanggar kode etik profesi dari perawat. Karena secara tidak langsung, perawat tersebut meminta timbal balik terhadapa apa yang mereka kerjakan. Mereka menganggap perawat adalah sebuah pekerjaan yang menghasilkan keuntungan secara financial, bukan sebagai sebuah profesi yang dijalankan dengan profesional dan pemberian pelayanan yang terbaik. Itulah masalah yang sebagian besar menimpa para profesionalis sekarang. Antara profesional , kebutuhan pribadi dan desakan ekonomi.


Sumber : http://tifanigaluh.wordpress.com/2010/10/16/organisasi-profesi-ppni/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

Farida Rizkiyani
This post was updated on .
In reply to this post by Admin
                                             IKATAN DOKTER INDONESIA


Organisasi kedokteran awalnya bermula dari perhimpunan yang bernama Vereniging van lndische Artsen tahun 1911, dengan tokohnya adalah dr. J.A.Kayadu yang menjabat sebagai ketua dari perkumpulan ini.
Selain itu, tercatat nama-nama tokoh seperti dr. Wahidin, dr, Soetomo dan dr Tjipto Mangunkusumo, yang bergerak dalam lapangan sosial dan politik. Pada tahun 1926 perkumpulan ini berubah nama menjadi Vereniging van lndonesische Geneeskundige atau disingkat VIG.

 Vandel IDIDi masa dahulu dikenal 3 macam dokter Indonesia, ada dokter Jawa keluaran sekolah dokter Jawa, ada Indische Arts keluaran Stovia dan NIAS serta ada pula dokter lulusan Faculteit Medica Batvienis pada tahun 1927. Dalam masa pendudukan Jepang (1943), VIG dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izi Hooko Kai. Hampir bersamaan berkembang pula Persatuan Thabib Indonesia (Perthabin) cabang Yogya yang dianggap sebagai kelanjutan VIG masa tersebut. Tidaklah mungkin bahwa Perthabin dan PDI sekaligus merupakan wadah dokter di Indonesia, maka dicapai mufakat antara Perthabin dan Dewan Pimpinan PDI untuk mendirikan suatu perhimpunan dokter baru. Dr. Soeharto berpendapat bahwa perkumpulan dokter yang ada sejak 1911 telah rusak di zaman kependudukan Jepang.

Pada tahun 1945, dokter-dokter Indonesia belum mempunyai kesempatan untuk mendirikan suatu wadah dokter di Indonesia yang berskala nasional.

Selanjutnya pada tahun 1948 didirikan Perkumpulan Dokter Indonesia (PDI), yang dimotori kalangan dokter-dokter muda di bawah pimpinan dr. Darma Setiawan Notohadmojo.


Dokter merupakan salah satu profesi yang bisa dibilang sebagai suatu profesi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, Karena dengan adanya dokter manusia bisa belajar hidup sehat dengan hidup sehat maka secara otomatis segala perekonomian & urusan lainnya bisa berjalan dengan lancar.

Diharapkan dengan adanya profesi dokter ini masyarakat indonesia menjadi sehat lagi. Dengan jumlah dokter yang banyak di negara Indonesia akhirnya para dokter berkumpul menjadi suatu wadah yang didalam tujuannya menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat akhirnya dibuat seuatu perkumpulan dokter atau biasa disebut suatu organisasi.

Pelopor Ikatan Dokter Indonesia

Salah satu perkumpulan (organisasi) dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia yang mulai didirikan pada tahun 1911 dengan tokoh & pelopornya adalah dr. J.A.Kayadu yang lama menjabat sebagai ketua dari perkumpulan Organisasi Ikatan Dokter Indonesia.

Tujuan Ikatan Dokter Indonesia

Tujuan dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri yaitu memadukan segenap potensi dokter Indonesia, meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan diri dan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera.

Visi & Misi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Selain memiliki tujuan IDI juga memiliki visi & misi diantaranya adalah :

Visi

Menjadikan IDI sebagai organisasi profesi kedokteran nasional yang berwibawa di tingkat Asia Pasifik pada tahun 2020.
Misi

Mengupayakan peningkatan kemampuan profesional yang beretika.
Mengembangkan peranan yang bermakna dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.
Menyuarakan aspirasi, mengupayakan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada segenap anggota.
Mengembangkan standar pelayanan profesi, standar etika dan memperjuangkan kebebasan profesi yang mampu menyelaraskan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.


sumber : Ikatan Dokter Indonesia ,, Wikipedia
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

joko rujito
This post was updated on .
In reply to this post by Admin
 Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI)
 

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) adalah nama organisasi profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Pada Anggaran Dasarnya (BAB I pasal 2) disebutkan, IPSPI didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
Tujuan IPSPI sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasarnya (BAB IV pasal 6) adalah:
1) Mewadahi Pekerja Sosial Profesional di Indonesia,
2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan professional Pekerja Sosial Indonesia,
3) Memberikan arah bagi standarisasi praktek pekerjaan sosial dan izin praktek bagi pekerja sosial,
4) Memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat penerima pelayanan Pekerja Sosial,
5) Membina kerjasama guna kemajuan dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme anggota melalui pemupukan rasa kekeluargaan sesame anggota dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi keilmuan dan profesi lainnnya baik di dalam maupun di luar negeri,
6) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan itu, pada BAB V Pasal 7 usaha-usaha yang diadakan adalah:
1) Melaksanakan registrasi anggota sesuai dengan persyaratan,
2) Penelitian dan pengembangan pekerjaan sosial. Dalam bidang penelitian, mendorong makin berkembangnya kondisi yang memungkinkan kegiatan penelitian, pembinaan tenaga peneliti dan mengintensifkan publikasi hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah serta mendorong kegiatan penelitian baik melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam bidang pengembangan ilmu dan profesi dilakukan beberapa upaya untuk mengembangkan metoda, kebijakan dan praktek pekerjaan sosial serta di lembaga pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini antara lain dilakukan melalui temu ilmiah, seminar ataupun symposium,
3) Praktek pekerjaan sosial professional yaitu praktek pelayanan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan metoda praktek pekerjaan sosial,
4) Pembinaan anggota,
5) Melaksanakan pengembangan pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan professional, karir dan kesejahteraan anggota,
6) Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah dalam dalam rangka pengembangan profesi maupun untuk memecahkan berbagai permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat,
7) Menerbitkan media profesi,
 Menyediakan berbagai fasilitas bagi kemudahan praktek pekerjaan sosial bagi para anggotanya,
9) Melakukan pembinaan terhadap para calon/asisten pekerja sosial dalam rangka meningkatkan standard praktek minimal,
10) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.
Siapa saja yang dapat menjadi anggota IPSPI ? Pada BAB VI Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi Pekerjaan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial. Tentang keanggotaan ini, pada Anggaran Rumah Tangga BAB II Pasal 2 disebutkan bahwa anggota IPSPI terdiri dari anggota biasa, luar biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan perguruan tinggi Pekerjaan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial. Anggota luar biasa adalah WNI khususnya ilmuan dan praktisi yang menyelenggarakan praktek pekerjaan sosial.
Sedangkan anggota kehormatan adalah mereka yang karena tugas dan fungsinya dianggap ahli dan memberikan sumbangan pada pendidikan profesi Pekerjaan Sosial.
Presidium Dewan Pengurus Pusat IPSPI saat ini:
1. DR. Puji Pujiono, MSW. Terakhir bekerja sebagai tenaga Ahli di UNDP di Indonesia. Tercatat pernah kuliah di STKS Bandung. MSW dan Doktor diperolehnya di luar negeri.
2. Drs. Binsar Siregar, M.Psi, adalah lulusan STKS Bandung. Saat ini adalah salah seorang dosen Fakultas Psikologi Univ Persada Indonesia. Sebelumnya menjadi Pekerja Sosial Medis di Rumah Sakit St Carolis.
3. Dra. Susilahati, M.Si adalah lulusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Univ Muhammadiyah Jakarta. Di samping menjadi salah seorang dosen pada almamaternya, saat ini untuk yang kedua kalinya Dra.Susilahati, M.Si menjadi pejabat negara pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
4. Dra. R.A. Anggraeni, M.Si adalah lulusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan saat ini tercatat sebagai salah seorang dosen pada almamaternya dan sedang mengikuti S 3 di UNJ (Univ Negeri Jakarta)
5. Prof.Dr. Jusman Iskandar. Menamatkan S 1 pada STKS Bandung dan memperoleh gelar doctor di UNPAD. Saat ini menjadi guru besar pada beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Jakarta, Bandung dan Garut.
6. Drs. Juda Damanik, MSW, adalah lulusan STKS Bandung dan MSW diperoleh dari sebuah perguruan tinggi di Amerika.
7. Margiono, BSW, adalah lulusan STKS Bandung dan saat ini bergerak dalam bisnis media cetak (RAKYAT MERDEKA) sebagai pemimpin utama.
Adapun Sekretaris Jenderal saat ini di pegang oleh Drs. Almisar Hamid, M.Si, alumni jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Univ Muhammadiyah Jakarta. Memperoleh gelar Magister Sains Sosiologi kekhususan Kesejahteraan Sosial UI dan saat ini tercatat sebagai salah seorang dosen pada almamaternya.
Terakhir sebagai bendahara adalah Dra.Dwiyantari, M.Si. Memperoleh Magister Sains Sosiologi kekhususan Kesejahteraan Sosial juga dari UI. Saat ini tercatat sebagai salah seorang dosen dan pimpinan di IISIP Widuri.
Sebagai sebuah organisasi profesi, IPSPI telah terdaftar pada Dirjen Sosial Politik Departemen Dalam Negeri RI No.129 Tahun 1988. Dan kantor IPSPI saat adalah di IISIP Widuri dan Jurusan Ilmu Kesos FISIP Univ Muhammadiyah Jakarta Dengan kontak person Almisar Hamid, HP 0818600181 dan E mail : almi-fisip@telkom.net. Dan Ibu Dwiyantari, HP 081584135451.
Adapun masalah yang dihadapi saat ini adalah sulitnya mengadakan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat, dikarenakan semua pengurusnya di samping tinggal berjauhan juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Akibatnya program yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan. Sekalipun demikian, IPSPI pada tahun 2006 – 2007 sempat dipercaya oleh UNICEF menyelenggarakan proyek peningkatan kesejahteraan sosial anak di Aceh bekerjasama dengan Dinas Sosial Propinsi Aceh dan mendapat penilaian bagus dari UNICEF dalam hal pengelolaan keuangan. (Dikirim oleh Almisar Hamid) ”
Artikel saya ambil dari website DEPSOS RI  

Semoga menambah khasanah pengetahuan kepada kawan-kawan semua.
Catatan penulis blog : Dengan adanya IPSPI ini memang memberikan angin segar bagi profesi pekerjaan sosial. Namun kekurangannya masih nampak jelas, tidak ada kelanjutan dari pengurusan IPSPI ini. Coba kita lihat negara tetangga seperti Malaysia, Singapura bahkan Australia, Ikatan Pekerja Sosial seperti ini sangat maju dan dihargai oleh masyarakat di sekitarnya. Di Indonesia sendiri, hal ini masih perlu diperjuangkan dan disosialisasikan kepada khalayak ramai. Saya sangat yakin bahwa Anda yang sedang membaca artikel ini hanya kurang dari 5 persen yang tahu mengenai peksos maupun Ikatan Peksosnya.

Sumber : http://bocahbancar.wordpress.com/2009/08/26/mengenal-ikatan-pekerja-sosial-profesional-indonesia/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

muh. afriansyah
In reply to this post by Admin

[tutup]
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Perubahan tertunda ditampilkan di halaman iniBelum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
Broom icon.svg
        Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia
Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), suatu asosiasi yang menghimpun para jurnalis televisi dan didirikan pada era reformasi, yakni pada bulan Agustus 1998, menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada saat itu, ratusan jurnalis televisi dari RCTI, TPI, SCTV, Indosiar, dan ANTV berkumpul di Jakarta untuk melakukan kongres pertama dan sepakat mendirikan IJTI dan memilih pengurus pertama organisasi ini.

SEKILAS SEJARAH IJTI

A. AWAL PENDIRIAN

25 April 1998 Berawal dari pembicaraan beberapa reporter Indosiar dan SCTV, yang sedang mengadakan peliputan di Pulau Panjang Kepulauan Seribu, maka disepakati ide pembentukan Organisasi Jurnalis Televisi , yang bisa menjadi wadah pemberdayaan dan peningkatan profesi para jurnalis televisi. Pertemuan ini melahirkan gagasan pembentukan organisasi jurnalis televisi swasta dan pemerintah.

30 Mei 1998 Pembentukan organisasi itu pada akhirnya direalisasikan dengan pertemuan informal di Pasar Festifal Kuningan Jakarta Selatan, yang dihadiri sejumlah reporter dan kameramen televisi dari ANTV, Indosiar, SCTV dan RCTI. Pertemuan ini membicarakan berbagai masalah yang dihadapi para pengemban profesi ini. Baik disebabkan belum adanya kode etik, maupun berbagai tekanan-tekanan yang membatasi tugas profesi. Disepakati pembentukan forum Komunikasi Jurnalis Televisi, yang diharapkan menjadi sarana berkumpul dan membicarakan berbagai masalah yang kerap dihadapi para pengemban profesi ini.

06 Juni 1998 Melanjutkan pembicaraan di pasar Festival Kuningan Jakarta selatan , maka para jurnalis Televisi yang menghadiri pertemuan di Café Venesia.TIM Jakarta akhirnya mendeklarasikan pembentukan Forum Komunikasi Jurnalis Televisi. Dengan tujuan utama sebagai wadah pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme para jurnalis Televisi.


30 Juni 1998 Berangkat dari pemikiran bersama itulah maka, diadakan pertemuan antara para pemimpin redaksi dan anggota forum di ANTV, gedung Sentra Mulia Lt-18 Kuningan Jakarta. Disinilah gagasan pembentukan organisasi wartawan televisi itu dimatangkan, karena ternyata para pimpinan di bagian pemberitaan jauh-jauh hari juga memikirkan hal yang sama , terutama setelah lengsernya presiden Soeharto 22 Mei 1998 yakni perlunya organisasi wartawan televisi. Pimpinan Redaksi ANTV selaku tuan rumah pertemuan menyatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah organisasi yang memiliki kekuatan menegakkan etika jurnalistik, dan melindungi anggotanya, bukan sekedar forum komunikasi.

Dari pertemuan tersebut kemudian dibentuk panitia persiapan pembentukan organisasi, yang didalamnya terdiri dari kelompok kerja yakni :

Pokja AD / ART : Ruslan Abdul Ghani (Ketua) Pokja Kode Etik : Sumita Tobing (Ketua) Pokja Persiapan Kongres : Herling Tumbel (Ketua) Redaksi ANTV disepakati sebagai sekretariat panitia


03 Juli 1998 Hasil dari Kelompok Kerja yakni membentuk Panitia Persiapan Kongres yakni :


Panitia Pengarah Ketua : Dedy Pristiwanto ( Indosiar ) Wakil Ketua : Sumita Tobing ( SCTV ) Anggota : H. Azkarmin Zaini ( ANTV )

                         Yasirwan Uyun ( TVRI )
                         Faizar Noor ( TPI )
                         Crys Kelana  ( RCTI )


Panitia Pelaksana Ketua Presidium : Haris Jauhari ( TPI ) Anggota Presidium : Iskandar Siahaan (SCTV )

                        Adman Nursal  ( ANTV )
                        Nugroho F. Yodho ( Indosiar )
                        Teguh Juwarno   (RCTI )


Selain mempersiapkan Kongres, panitia juga diberi mandat untuk menyelenggarakan seminar dengan topik "Peran Politik Jurnalisme Televisi" pada tanggal 7 Agustus 1998, di Hotel Menara Peninsulla dan Kongres I tanggal 8 dan 9 Agustus 1998 ditempat yang sama.


Persiapan Kongres Dalam mempersiapkan Kongres pertama, kepanitiaan dibentuk dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak , bukan saja dari reporter, kameramen dan video editor tetapi juga pihak pimpinan dan menejemen televisi. Ini dilakukan dengan pertimbangan, pimpinan atau manajemen televisi, akan menjadi mitra bagi organisasi Jurnalis Televisi. Stasiun Televisi sebagai industri, merupakan pihak yang juga berkepentingan dengan hadirnya wadah ini, baik dalam memperjuangkan kehidupan pers yang kondusif, berkembangnya industri pers serta peningkatan professionalisme profesi Jurnalis Televisi.


Kongres I Kongres Pertama Jurnalis Televisi Indonesia diadakan di Hotel Menara Peninsulla tanggal 8-9 Agustus 1998, diikuti tidak kurang dari 300 peserta dari jurnalis TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar dan ANTV. Inilah Kongres yang berlangsung semarak diawal gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu pula yang mempermudah insan jurnalis televisi untuk berhimpun dengan semangat kebersamaan memperjuangkan kebebasan pers dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta professionalisme dalam menegakkan demokrasi.

Berbagai keputusan yang dihasilkan adalah Deklarasi pembentukan organisasi yang mengambil nama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia disingkat IJTI. Kongres juga menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia serta menetapkan saudara Haris Jauhari sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus ketua Formatur dan anggota Formatur adalah Reva Deddy Utama, Zihni Rifai, Nugroho F. Yudho dan Iskandar Siahaan.

Rapat Formatur akhirnya menetapkan susunan Dewan Pengurus sebagai berikut :

Ketua Umum : Haris Jauhari (TPI) Sekretaris Jenderal : Ahmad Zihni Rifai (RCTI) Wakil Sekjend : Nugroho F.Yudho (Indosiar) Bendahara : Kukuh Sanyoto ( RCTI) Ketua Bidang Organisasi : Reva Deddy Utama (ANTV) Ketua Bidang Diklat dan Litbang : Iskandar Siahaan (SCTV) Ketua Bidang Kesejahteraan dan Advokasi : Despen Omposunggu (Indosiar) Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri : Usy Karundeng (TVRI)

Pengurus juga memberikan mandat antara lain kepada Azkarmin Zaini (ANTV), Deddy Pristiwanto (Indosiar), Yasirwan Uyun (TVRI), Sumita Tobing (SCTV), sebagai anggota Dewan Kehormatan IJTI, yang bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik IJTI. Dalam perjalananya, karena Ahmad Zihni Rifai tidak aktif lagi sebagai jurnalis, maka kedudukanya digantikan oleh Nugroho F.Yudho sebagai Sekjend dan Teguh Juwarno sebagai Wakil Sekjend. Sementara Despen Omposunggu karena tidak aktif juga kedudukanya sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kesejahteraan digantikan oleh Herling Tumbel. Kukuh Sanyoto sebagai Bendahara juga karena tidak aktif lagi sebagai jurnalis dan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pengurus, maka kedudukanya diganti Immas Sunarnya (TVRI)


B. PENATAAN ORGANISASI

Kongres memang telah berakhir, namun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Kongres ternyata masih banyak ketimpangan dan tidak sinkron, sehingga untuk melancarkan tugas-tugas Dewan Pengurus, diadakan pengkajian ulang oleh Pleno Pengurus IJTI secara mendalam dengan maksud menyempurnakanya. Pembahasan dilakukan diredaksi TPI, setelah Pengurus IJTI tersusun lengkap sampai ketingkat staf departemen.

Kesulitan pertama menjalankan organisasi ini adalah tidak adanya sekretariat yang mapan. Untuk itu dari sumbangan dermawan, maka terkumpulah dana untuk mengontrak kantor Sekretariat di Jalan Danau Poso D-1 Nomor 18 Benhil Jakarta Pusat. Disinilah kegiatan IJTI dilakukan, sekitar empat bulan setelah Kongres. Sebelum itu kegiatan berupa seminar tentang Pers dan Penyiaran dikendalikan oleh Pengurusnya dari markas dimana ia berkantor sebagai jurnalis.

Antusiasme Jurnalis dari berbagai Daerah meningkat dan terdapat desakan agar IJTI membentuk cabang di daerah. Namun karena terganjal perangkat organisasi (AD/ART) yang memang tidak mengamanatkan terbentuknya cabang IJTI di daerah, maka pengembangan organisasi itupun menjadi persoalan tersendiri. Namun berdasarkan rapat pengurus, ditetapkan pembentukan Kordinatoriat Daerah, dengan terlebih dahulu membuat aturan main organisasi yang dipercayakan pada Bidang Organisasi IJTI. Sejak itulah lahir pedoman Organisasi Korda yang berisi ketentuan organisasi IJTI di tingkat Daerah Propinsi, sebagai kepanjangan tangan IJTI pusat di Jakarta, khusus untuk membina keanggotaan dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan peningkatan profesi jurnalisme anggota.


C. PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pada tahun 1999, secara resmi terbentuk 9 Korda. Mereka adalah kepanjangan tangan dari pengurus IJTI di daerah. Kesembilan Korda tersebut adalah :

1. Korda Jawa Barat di Bandung , dengan Ketuanya Ilmi Hatta. 2. Korda Jawa Tengah di Semarang, dengan Ketuanya Bambang Hengky. 3. Korda Jawa Timur di Surabaya, dengan Ketuanya Dheny Reksa. 4. Korda Sumatera Utara di Medan (meliputi Aceh dan Riau) dengan Ketuanya Bagi Astra Sitompul. 5. Korda Sumatera Selatan di Palembang, dengan Ketuanya Epran Mendayun. 6. Korda Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dengan Ketuanya Beben Mahdian Noor. 7. Korda Sulawesi Selatan di makassar, dengan ketuanya Hussain Abdullah. 8. Korda Sulawesi Utara di Manado, dengan Ketuanya Fais Albar. 9. Korda Bali dan NTB di Denpasar, dengan Ketuanya Moh. Hafizni.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan Jurnalisme Pemilu dan Sidang Umum MPR 1999 serta pelatihan Video Editor. Untuk Pelatihan jurnalisme Pemilu, pesertanya tidak hanya dari Jurnalisme televisi, tetapi juga dari radio dan media cetak.

Tuntutan pembentukan Korda nampaknya terus berdatangan dari insan jurnalis televisi di luar daerah tersebut. Apalagi jumlah anggota saat itu sudah tercatat 800 orang (tahun 2001 ini tercatat 1.105 orang). Tuntutan itu datang dari sejumlah jurnalis Televisi dari daerah Yokyakarta, Lampung dan Aceh, namun tuntutan itu belum terlaksana karena IJTI ingin melihat perkembangan Korda yang ada, dan setelah dievaluasi akan ditingkatkan statusnya menjadi cabang jika Kongres II IJTI mengamanatkanya.

Sejalan dengan pengembangan organisasi itu pula, untuk pertamakalinya pada tahun 1999 diadakan IJTI Award, yakni penghargaan tertinggi dari IJTI untuk insan Jurnalis televisi terhadap karya jurnalistik anggota IJTI dan Program Berita terbaik televisi. IJTI Award juga diberikan kepada mereka yang berjasa dibidang pertelevesian. IJTI Award untuk yang kedua kalinya diselenggarakan pada tahun 2000.

Sebagai organisasi yang baru menapak untuk bangkit mencari bentuk, sejumlah kegiatan baik yang berupa peningkatan profesi jurnalisme anggota maupun kesejahteraan advokasi, memang belum terasakan oleh seluruh anggota. Misalnya asuransi kecelakaan baru diperuntukkan bagi 200 anggota peliput Pemilu dan Sidang Umum, serta perlindungan wartawan baru melalui rompi berkop IJTI. Sementara pemberian advokasi bagi jurnalis yang terkena tindakan kekerasan baru sebatas mencari fakta dan sebatas mengadukan kepolisi dan pimpinan militer. Misalnya dalam kasus "Penonjokan" wartawan oleh Gubernur Jawa Timur, pemukulan kameramen RCTI M. Ali Raban oleh oknum TNI di Aceh, penganiyaan reporter ANTV Gunawan Kusmantoro oleh Oknum kader Golkar di Slipi Jakarta, pengeroyokan wartawan di Sijunjung Sumatera Barat, dan sejumlah kasus lain yang menyusul berikutnya.

Sementara terhadap perkembangan regulasi dibidang pers dan penyiaran, IJTI baru berpartisipasi sebagai penyumbang ide dan sikap dalam RUU Pers maupun RUU Penyiaran, yang intinya adalah jaminan kemerdekaan pers, perlindungan Wartawan dan mencegah agar masalah kinerja jurnalisme televisi tidak diatur oleh Undang-Undang melainkan dikembalikan kepada Kode Etik Jurnalistik. IJTI juga mendesak kepada perusaan pers agar pemberian kesejahteraan berdasarkan standar kompetensi minimum pekerja pers. Sayangnya standar kompetensi yang dimaksud selama ini baru sebuah gagasan yang belum terumuskan.

IJTI sebagai salah satu dari anggota 26 organisasi wartawan juga turut merumuskan Kode Etik Wartawan Indonesia tahun 1999. Tahun 2000, IJTI mempelopori terbentuknya Komisi Nasional Penyiaran (Komnas Penyiaran), serta pembentukan Kelompok Kerja yang mempunyai tugas mempersiapkan terbentuk dan berfungsinya Komnas Penyiaran. Pembentukan Komisi Nasional Penyiaran ini dideklarasikan usai Seminar dan Lokakarya "Menyoal Kebijakan Lembaga Penyiaran" di Hotel Santika pada tanggal 18 April 2000 dan ditandatangani oleh wakil-wakil dari 12 organisasi dan masyarakat penyiaran. Deklarasi ini lebih merupakan desakan agar pengelolaan frekwensi yang menjadi nafas dari penyiaran dan merupakan ranah publik itu harus dikelola secara transparan oleh lembaga independen.

Persiapan Kongres II Kepengurusan IJTI periode 1998-2001 mestinya berakhir bulan Agustus 2001, tetapi karena banyak pengurus tidak aktif, lagi pula banyak kegiatan yang menyita perhatian publik khususnya dibidang politik dimana insan jurnalis harus menjalankan tugasnya (seperti Sidang Istimewa MPR), maka Kongres pun ditunda. Pengurus IJTI telah menunjuk Teguh Juwarno (Wakil Sekjen) sebagai Ketua Panitia Pengarah Kongres dan Syaeifurrahman Al-Banjary (Ketua Departeman Organisasi) dan Asroru Maula (Litbang) masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana, baru menjalankan tugasnya bulan September 2001. Kepanitiaan pun dilengkapi sambil jalan, dengan menyiapkan berbagai rancangan Kongres yang hendak diputuskan.


Pelaksanaan Kongres II Pada tanggal 26-27 Oktober 2001, Kongres II dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta, didahului Seminar bertajuk "Mengkaji Ulang Posisi Pers dalam Konteks Kepentingan Nasional". Dalam Kongres ini juga digelar debat Publik "Menyoal Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Kebebasan Pers dan Penyiaran" bersama Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif. Inilah Kongres yang untuk pertama kali diikuti peserta dari utusan Korda, selain anggota dari Jakarta.

Kongres II yang dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta tersebut pada akhirnya yang terpilih sebagai Ketua Umum/Formatur adalah : 1. Ray Wijaya : Ketua Umum/Formatur. 2. Syaefurrahman Al-Banjary : Anggota Formatur 3. Asroru Maula : Anggota Formatur 4. Elprisdad : Anggota Formatur 5. Tiur Maida Tampubolon : Anggota Formatur


Dan setelah melalui rapat formatur, ketua umum dan anggota formatur pada tanggal 2 November dan 19 November 2001 di Jakarta, pada akhirnya mengesahkan susunan Pengurus IJTI Periode 2001-2004 dibawah kepemimpinan saudara Ray Wijaya dan Saudara Syaifurrahman Al-Banjary, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan susunan pengurus sebagaimana berikut:

1. Ketua Umum : Ray Wijaya (RCTI) 2. Sekretaris Jenderal : Syaefurrahman Al-Banjary (ANTV) 3. Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad Setiono (RCTI) 4. Bendahara  : Tiurmaida Tampubolon (TPI) 5. Wakil Bendahara  : Shanta Curanggana (TRANS TV) 6. Ketua Bidang Organisasi  : Eric Tamalagi (TPI) 7. Ketua Bidang Advokasi & Kesejahteraan : Elprisdad (ANTV) 8. Ketua Bidang Diklat dan Litbang  : Asroru Maula 9.Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri  : Rizal Yussac (TV 7)


PENCAPAIAN PROGRAM PERIODE 2001-2004

Salah satu yang menonjol program kerja pada periode ini adalah di bidang peran organisasi dalam bidang pembangunan pers dan penyiaran nasional. Pengurus IJTI selalu aktif dalam memberikan masukan terhadap RUU Penyiaran dan terlibat dalam pembahasan di dalamnya sebagai peserta pasif ketika DPR dan Pemerintah membahasnya. IJTI dengan caranya sendiri, misalnya melakukan lobi-lobi dengan anggota dewan menyamakan pendapatnya. Juga dalam forum terbuka yang diselenggarakan oleh Kementrian Informasi dan Komunikasi di Jalan Merdeka Barat. Dalam kesempatan itu utusan IJTI Syaefurrahman secara tegas menolak pasal-pasal pidana dalam RUU Penyiaran karena akan menghambat kegiatan jurnalisme dan menjadi ancaman. Usulannya adalah memasukan aturan itu pada kode etik profesi saja. Kriminalisasi terhadap aturan etika profesi sudah tidak zamannya masuk dalam Undang-undang. Namun soal ini akhirnya gagal dicegah masuk UU, sehingga IJTI dan sejumlah organisasi lainnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Organisasi itu adalah ATVSI, PRSSNI, PPPI, Persusi, dan Komteve. Hasilnya dalah majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan khusunya mengenai kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan pelaksana UU Penyiaran. Kalau tadinya yang berhak membuat PP adalah Pemerintah bersama KPI, sekarang menjadi hanya pemerintah saja. Keputusan ini sesungguhnya diluar dugaan IJTI. Upaya menghapus kriminalisasi kode etik, gagal sehingga hal ini terus diperjuangkan di masa-masa mendatang, agar kebebasan pers dapat ditegakkan. Peran lainnya dalah memberikan masukan kepada DPR tentang UU Kebebasan memperoleh Informasi. Demikian juga sejumlah pernyataan pers mengenai kebijakan penyiaran dan soal-soal kekerasan terhadap jurnalis televisi. Dalam kaitannya dengan Pemilu, IJTI berhasil mengumpulkan sejumlah organisasi untuk bersama-sama membentuk forum atau koalisi yang menyerukan pemilu jurdil dan bebas dari kekerasan. Termasuk kekerasan terhadap jurnalis. Pada periode ini juga IJTI yang mengkoordinir Koalisi Anti Kekerasan terhadap Wartawan dengan anggota dari AJI, PBHI, Kontras, PWI Reformasi, IMPLC, Media Watch, PFI dan SEAPA, berhasil mendesakkan perlunya komisi yang menangani kekerasan terhadap wartawan di Komnas HAM. Ini belajar dari kasus penyanderaan terhadap Ersa Siregar dan Ferry Santoro, serta kekerasan lain yang menimpa wartawan baik oleh oknum maupun dilakukan aparat keamanan dan TNI.

Kegiatan lain yang cukup menonjol adalah peluncuran VCD Bom Bali dan buku Bom Bali. Ini merupakan peran IJTI terhadap perang melawan kekerasan. VCD dicetak 1000 buah, demikian juga buku bom Bali: Dari Legian ke Marriott. Ditulis oleh Syaefurrahman, Sodiqin Nursa dan Wahyu Widayat.

Persiapan Kongres III Kepengurusan IJTI Periode 2001-2004 mustinya berakhir pada bulan Nopember 2004, akan tetapi dikarenakan banyak pengurus yang tidak aktif, sehingga kongres tertunda beberapa kali. Lagi pula banyak kegiatan yang menyita pengurus di stasiun penyiarannya masing-masing seperti adanya musibah gempa dan tsunami di Aceh dan Nias yang merupakan musibah terbesar dinegeri ini, sangat menyita perhatian insan jurnalis. Dewan Pengurus melalui rapat pleno menugaskan Aris Budiono (ANTV) sebagai panitia Kongres-3 bersama Atie Rochyati (Dept. Pemb. Anggota non aktif). Jauh sebelumnya persiapan telah dimulai oleh Sekjen Syaefurrahman Al-Banjary dengan menyusun materi kongres (draf) dibantu Saudara Farichin dan Budi Setiawan (staf di IJTI). Dengan dibantu beberapa orang akhirnya Panitia Lengkap terbentuk, namun hanya beberapa saja yang aktif. Meski demikian Kongres tetap berhasil dilaksanakan di Hotel Twins Plaza Jalan S. Parman tanggal 21 – 22 Juli 2005.

Pelaksanaan Kongres Ke-3 Kongres ke-3 kali ini cukup meriah dibanding kongres ke-2. Ini karena telah didahului sosialisasi yang cukup ke beberapa stasiun televisi baru seperti Lativi (sekarang berganti nama menjadi TVone), Global TV dan televisi lama Indosiar. Ke Televisi lainnya sosialisasi dilakukan melalui selebaran yang memuat kegiatan seputar kongres dan bursa calon kandidat. Sebelumnya, draf kongres juga telah dikirimkan ke stasiun televisi untuk dibahas, juga ke korda-korda di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 120 orang terlibat dalam kongres, meski pada akhir kongres (pemilihan ketua umum hanya 75 orang yang hadir dan berhak memberikan suaranya). Peserta dari daerah antara lain Banjarmasin, Manado, Palembang, Medan, Palu, Ambon, Lombok, Bandung, dan Semarang. Kongres kali ini juga dihadiri peserta dari televisi lokal antara lain TA-TV Solo, Srijunjungan TV Jambi, dan lain-lain. Kongres diawali dengan Seminar tentang "Membangun Kebebasan Pers tanpa kekerasan dan Intervensi Kekuasaan" dengan nara sumber MM Billah dari Komnas HAM, Suryopratomo dari Kompas, Iskandar Siahaan (IJTI), dan Menkominfo yang menugaskan Dirjen Hubungan Media. Kongres berhsil memutuskan sejumlah ketetapan : 1. AD/ART 2. Program Kerja 3. Kode Etik 4. Rekomendasi eksteren dan interen 5. Pengurus baru periode 2005-2009. 6. Dewan Etik berjumlah 7 orang

Salah satu keputusan yang baru dalam kongres kali ini adalah masa kepengurusan yang tidak lagi 3 tahun tetapi 4 tahun dengan pertimbangan agar pengurus lebih fokus pada kegiatan, dan dirasa terlalu singkat jika masa kerjanya tiga tahun. Sementara rekomendasi interen yang sangat penting adalah akan dibentuknya badan hukum lembaga pengembangan profesi jurnalis televisi Indonesia, yang tugasnya melakukan pelatihan dan sertifikasi atau standarisasi profesi jurnalis televisi.

Dewan Pengurus terpilih masa kerja 2005 – 2009 adalah: 1. Ketua Umum  : Imam Wahyudi (RCTI) 2. Sekretaris Jenderal  : Elprisdat (ANTV) 3. Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan : Makrun Sanjaya (Metro TV) 4. Ketua Bidang Diklat dan Litbang  : Rizal Mustari (Trans TV) 5. Ketua Bidang Hubungan Internasional : Pipit Irianto (TVRI) 6. Ketua Bidang Advokasi dan Kesejahteraan : Pasaoran Simanjuntak (TV-7) 7. Bendahara  : Aris Budiono (ANTV)

Dewan pengurus juga melengkapi kepengurusannya dengan wakil Sekjen dan Wakil Bendahara serta wakil-wakil ketua. Sesuai saran peserta kongres, kepengurusan kali ini juga akan dilengkapi dengan komisariat di masing-masing stasiun televisi untuk memudahkan koordinasi. Keputusan lainnya yang baru adalah diubahnya Korda menjadi Pengurus Daerah dengan pertimbangan agar pengurus daerah lebih otonom dan tidak hanya melakukan fungsi koordinasi. ***

KETETAPAN KONGRES IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI) KE-3Nomor : 05/KONGRES-3/07/2005 Tentang KODE ETIK IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA

Kongres Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ke-3, setelah :

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menegakkan martabat,integritas dan mutu Jurnalis, dipandang perlu adanya aturan yang mengikat anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

               2. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi   Indonesia.

MENGINGAT : 1. Pasal 9,15 Anggaran Dasar IJTI.

               2. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga IJTI

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III Kongres IJTI ke-3 tanggal 22 Juli 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia

               2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                            Ditetapkan di : Jakarta
                                                            Pada Tanggal  : 22 Juli 2005

Jam : 14.30WIB


PRESIDIUM SIDANG



Imam Wahyudi Pasaoran Simanjuntak Hepran Mendayun Faiz Albar Ketua Anggota Anggota Anggota




KODE ETIK JURNALIS TELEVISI INDONESIA


MUKADDIMAH

Untuk menegakkan martabat, integritas, dan mutu Jurnalis Televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, dengan ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis Televisi Indonesia.

Jurnalis Televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Jurnalis Televisi adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya.

BAB II

KEPRIBADIAN

Pasal 2

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung.

Pasal 3

Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

Pasal 4

Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya.


BAB III

CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, Jurnalis Televisi Indonesia :

a. Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyesatkan, memutar balikkan fakta, fitnah,cabul dan sadis. b. Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyesatkan pemirsa. c. Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita. d. Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA. e. Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar dan opini f. Tidak mencampur-adukkan antara berita dengan advertorial. g. Mencabut atau meralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proorsional bagi pihak yang dirugikan. h. Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. i. Menghormati embargo dan off the record.

Pasal 6

Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pasal 7

Jurnalis Televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak dibawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban.

Pasal 8

Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita.

Pasal 9

Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya.



BAB IV

SUMBER BERITA

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita.

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.


BAB V

KEKUATAN KODE ETIK

Pasal 14

Kode Etik Jurnalis Televisi ini secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)


Jakarta, 9 agustus 1998 Ditetapkan kembali dalam Kongres ke-2 IJTI pada tanggal 27 Oktober 200, dan dikukuhkan kembali dengan perubahan seperlunya pada kongres ke-3 IJTI di Jakarta pada 22 Juli 2005
Garuda Pancasila   Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Jurnalis_Televisi_Indonesia"
Kategori: Organisasi jurnalis
Kategori tersembunyi: Artikel yang belum dirapikan Mei 2010 | Rintisan bertopik Indonesia
Peralatan pribadi

    * Masuk log / buat akun

Ruang nama

    * Halaman
    * Pembicaraan

Varian

Tampilan

    * Baca
    * Sunting
    * Versi terdahulu

Tindakan

    * ↑

Cari
Cari
Navigasi

    * Halaman Utama
    * Perubahan terbaru
    * Peristiwa terkini
    * Halaman sembarang

Komunitas

    * Warung Kopi
    * Portal komunitas
    * Bantuan

Wikipedia

    * Tentang Wikipedia
    * Pancapilar
    * Kebijakan
    * Menyumbang

Cetak/ekspor

    * Buat buku
    * Unduh sebagai PDF
    * Versi cetak

Kotak peralatan

    * Pranala balik
    * Perubahan terkait
    * Halaman istimewa
    * Pranala permanen
    * Kutip halaman ini

Bahasa lain

    * English

    * Halaman ini terakhir diubah pada 13:54, 18 Mei 2010.
    * Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi/Berbagi Serupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

    * Kebijakan privasi
    * Tentang Wikipedia
    * Penyangkalan

    * Wikimedia Foundation
    * Powered by MediaWiki


[tutup]
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Perubahan tertunda ditampilkan di halaman iniBelum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
Broom icon.svg
        Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia
Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), suatu asosiasi yang menghimpun para jurnalis televisi dan didirikan pada era reformasi, yakni pada bulan Agustus 1998, menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada saat itu, ratusan jurnalis televisi dari RCTI, TPI, SCTV, Indosiar, dan ANTV berkumpul di Jakarta untuk melakukan kongres pertama dan sepakat mendirikan IJTI dan memilih pengurus pertama organisasi ini.

SEKILAS SEJARAH IJTI

A. AWAL PENDIRIAN

25 April 1998 Berawal dari pembicaraan beberapa reporter Indosiar dan SCTV, yang sedang mengadakan peliputan di Pulau Panjang Kepulauan Seribu, maka disepakati ide pembentukan Organisasi Jurnalis Televisi , yang bisa menjadi wadah pemberdayaan dan peningkatan profesi para jurnalis televisi. Pertemuan ini melahirkan gagasan pembentukan organisasi jurnalis televisi swasta dan pemerintah.

30 Mei 1998 Pembentukan organisasi itu pada akhirnya direalisasikan dengan pertemuan informal di Pasar Festifal Kuningan Jakarta Selatan, yang dihadiri sejumlah reporter dan kameramen televisi dari ANTV, Indosiar, SCTV dan RCTI. Pertemuan ini membicarakan berbagai masalah yang dihadapi para pengemban profesi ini. Baik disebabkan belum adanya kode etik, maupun berbagai tekanan-tekanan yang membatasi tugas profesi. Disepakati pembentukan forum Komunikasi Jurnalis Televisi, yang diharapkan menjadi sarana berkumpul dan membicarakan berbagai masalah yang kerap dihadapi para pengemban profesi ini.

06 Juni 1998 Melanjutkan pembicaraan di pasar Festival Kuningan Jakarta selatan , maka para jurnalis Televisi yang menghadiri pertemuan di Café Venesia.TIM Jakarta akhirnya mendeklarasikan pembentukan Forum Komunikasi Jurnalis Televisi. Dengan tujuan utama sebagai wadah pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme para jurnalis Televisi.


30 Juni 1998 Berangkat dari pemikiran bersama itulah maka, diadakan pertemuan antara para pemimpin redaksi dan anggota forum di ANTV, gedung Sentra Mulia Lt-18 Kuningan Jakarta. Disinilah gagasan pembentukan organisasi wartawan televisi itu dimatangkan, karena ternyata para pimpinan di bagian pemberitaan jauh-jauh hari juga memikirkan hal yang sama , terutama setelah lengsernya presiden Soeharto 22 Mei 1998 yakni perlunya organisasi wartawan televisi. Pimpinan Redaksi ANTV selaku tuan rumah pertemuan menyatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah organisasi yang memiliki kekuatan menegakkan etika jurnalistik, dan melindungi anggotanya, bukan sekedar forum komunikasi.

Dari pertemuan tersebut kemudian dibentuk panitia persiapan pembentukan organisasi, yang didalamnya terdiri dari kelompok kerja yakni :

Pokja AD / ART : Ruslan Abdul Ghani (Ketua) Pokja Kode Etik : Sumita Tobing (Ketua) Pokja Persiapan Kongres : Herling Tumbel (Ketua) Redaksi ANTV disepakati sebagai sekretariat panitia


03 Juli 1998 Hasil dari Kelompok Kerja yakni membentuk Panitia Persiapan Kongres yakni :


Panitia Pengarah Ketua : Dedy Pristiwanto ( Indosiar ) Wakil Ketua : Sumita Tobing ( SCTV ) Anggota : H. Azkarmin Zaini ( ANTV )

                         Yasirwan Uyun ( TVRI )
                         Faizar Noor ( TPI )
                         Crys Kelana  ( RCTI )


Panitia Pelaksana Ketua Presidium : Haris Jauhari ( TPI ) Anggota Presidium : Iskandar Siahaan (SCTV )

                        Adman Nursal  ( ANTV )
                        Nugroho F. Yodho ( Indosiar )
                        Teguh Juwarno   (RCTI )


Selain mempersiapkan Kongres, panitia juga diberi mandat untuk menyelenggarakan seminar dengan topik "Peran Politik Jurnalisme Televisi" pada tanggal 7 Agustus 1998, di Hotel Menara Peninsulla dan Kongres I tanggal 8 dan 9 Agustus 1998 ditempat yang sama.


Persiapan Kongres Dalam mempersiapkan Kongres pertama, kepanitiaan dibentuk dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak , bukan saja dari reporter, kameramen dan video editor tetapi juga pihak pimpinan dan menejemen televisi. Ini dilakukan dengan pertimbangan, pimpinan atau manajemen televisi, akan menjadi mitra bagi organisasi Jurnalis Televisi. Stasiun Televisi sebagai industri, merupakan pihak yang juga berkepentingan dengan hadirnya wadah ini, baik dalam memperjuangkan kehidupan pers yang kondusif, berkembangnya industri pers serta peningkatan professionalisme profesi Jurnalis Televisi.


Kongres I Kongres Pertama Jurnalis Televisi Indonesia diadakan di Hotel Menara Peninsulla tanggal 8-9 Agustus 1998, diikuti tidak kurang dari 300 peserta dari jurnalis TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar dan ANTV. Inilah Kongres yang berlangsung semarak diawal gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu pula yang mempermudah insan jurnalis televisi untuk berhimpun dengan semangat kebersamaan memperjuangkan kebebasan pers dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta professionalisme dalam menegakkan demokrasi.

Berbagai keputusan yang dihasilkan adalah Deklarasi pembentukan organisasi yang mengambil nama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia disingkat IJTI. Kongres juga menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia serta menetapkan saudara Haris Jauhari sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus ketua Formatur dan anggota Formatur adalah Reva Deddy Utama, Zihni Rifai, Nugroho F. Yudho dan Iskandar Siahaan.

Rapat Formatur akhirnya menetapkan susunan Dewan Pengurus sebagai berikut :

Ketua Umum : Haris Jauhari (TPI) Sekretaris Jenderal : Ahmad Zihni Rifai (RCTI) Wakil Sekjend : Nugroho F.Yudho (Indosiar) Bendahara : Kukuh Sanyoto ( RCTI) Ketua Bidang Organisasi : Reva Deddy Utama (ANTV) Ketua Bidang Diklat dan Litbang : Iskandar Siahaan (SCTV) Ketua Bidang Kesejahteraan dan Advokasi : Despen Omposunggu (Indosiar) Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri : Usy Karundeng (TVRI)

Pengurus juga memberikan mandat antara lain kepada Azkarmin Zaini (ANTV), Deddy Pristiwanto (Indosiar), Yasirwan Uyun (TVRI), Sumita Tobing (SCTV), sebagai anggota Dewan Kehormatan IJTI, yang bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik IJTI. Dalam perjalananya, karena Ahmad Zihni Rifai tidak aktif lagi sebagai jurnalis, maka kedudukanya digantikan oleh Nugroho F.Yudho sebagai Sekjend dan Teguh Juwarno sebagai Wakil Sekjend. Sementara Despen Omposunggu karena tidak aktif juga kedudukanya sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kesejahteraan digantikan oleh Herling Tumbel. Kukuh Sanyoto sebagai Bendahara juga karena tidak aktif lagi sebagai jurnalis dan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pengurus, maka kedudukanya diganti Immas Sunarnya (TVRI)


B. PENATAAN ORGANISASI

Kongres memang telah berakhir, namun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Kongres ternyata masih banyak ketimpangan dan tidak sinkron, sehingga untuk melancarkan tugas-tugas Dewan Pengurus, diadakan pengkajian ulang oleh Pleno Pengurus IJTI secara mendalam dengan maksud menyempurnakanya. Pembahasan dilakukan diredaksi TPI, setelah Pengurus IJTI tersusun lengkap sampai ketingkat staf departemen.

Kesulitan pertama menjalankan organisasi ini adalah tidak adanya sekretariat yang mapan. Untuk itu dari sumbangan dermawan, maka terkumpulah dana untuk mengontrak kantor Sekretariat di Jalan Danau Poso D-1 Nomor 18 Benhil Jakarta Pusat. Disinilah kegiatan IJTI dilakukan, sekitar empat bulan setelah Kongres. Sebelum itu kegiatan berupa seminar tentang Pers dan Penyiaran dikendalikan oleh Pengurusnya dari markas dimana ia berkantor sebagai jurnalis.

Antusiasme Jurnalis dari berbagai Daerah meningkat dan terdapat desakan agar IJTI membentuk cabang di daerah. Namun karena terganjal perangkat organisasi (AD/ART) yang memang tidak mengamanatkan terbentuknya cabang IJTI di daerah, maka pengembangan organisasi itupun menjadi persoalan tersendiri. Namun berdasarkan rapat pengurus, ditetapkan pembentukan Kordinatoriat Daerah, dengan terlebih dahulu membuat aturan main organisasi yang dipercayakan pada Bidang Organisasi IJTI. Sejak itulah lahir pedoman Organisasi Korda yang berisi ketentuan organisasi IJTI di tingkat Daerah Propinsi, sebagai kepanjangan tangan IJTI pusat di Jakarta, khusus untuk membina keanggotaan dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan peningkatan profesi jurnalisme anggota.


C. PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pada tahun 1999, secara resmi terbentuk 9 Korda. Mereka adalah kepanjangan tangan dari pengurus IJTI di daerah. Kesembilan Korda tersebut adalah :

1. Korda Jawa Barat di Bandung , dengan Ketuanya Ilmi Hatta. 2. Korda Jawa Tengah di Semarang, dengan Ketuanya Bambang Hengky. 3. Korda Jawa Timur di Surabaya, dengan Ketuanya Dheny Reksa. 4. Korda Sumatera Utara di Medan (meliputi Aceh dan Riau) dengan Ketuanya Bagi Astra Sitompul. 5. Korda Sumatera Selatan di Palembang, dengan Ketuanya Epran Mendayun. 6. Korda Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dengan Ketuanya Beben Mahdian Noor. 7. Korda Sulawesi Selatan di makassar, dengan ketuanya Hussain Abdullah. 8. Korda Sulawesi Utara di Manado, dengan Ketuanya Fais Albar. 9. Korda Bali dan NTB di Denpasar, dengan Ketuanya Moh. Hafizni.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan Jurnalisme Pemilu dan Sidang Umum MPR 1999 serta pelatihan Video Editor. Untuk Pelatihan jurnalisme Pemilu, pesertanya tidak hanya dari Jurnalisme televisi, tetapi juga dari radio dan media cetak.

Tuntutan pembentukan Korda nampaknya terus berdatangan dari insan jurnalis televisi di luar daerah tersebut. Apalagi jumlah anggota saat itu sudah tercatat 800 orang (tahun 2001 ini tercatat 1.105 orang). Tuntutan itu datang dari sejumlah jurnalis Televisi dari daerah Yokyakarta, Lampung dan Aceh, namun tuntutan itu belum terlaksana karena IJTI ingin melihat perkembangan Korda yang ada, dan setelah dievaluasi akan ditingkatkan statusnya menjadi cabang jika Kongres II IJTI mengamanatkanya.

Sejalan dengan pengembangan organisasi itu pula, untuk pertamakalinya pada tahun 1999 diadakan IJTI Award, yakni penghargaan tertinggi dari IJTI untuk insan Jurnalis televisi terhadap karya jurnalistik anggota IJTI dan Program Berita terbaik televisi. IJTI Award juga diberikan kepada mereka yang berjasa dibidang pertelevesian. IJTI Award untuk yang kedua kalinya diselenggarakan pada tahun 2000.

Sebagai organisasi yang baru menapak untuk bangkit mencari bentuk, sejumlah kegiatan baik yang berupa peningkatan profesi jurnalisme anggota maupun kesejahteraan advokasi, memang belum terasakan oleh seluruh anggota. Misalnya asuransi kecelakaan baru diperuntukkan bagi 200 anggota peliput Pemilu dan Sidang Umum, serta perlindungan wartawan baru melalui rompi berkop IJTI. Sementara pemberian advokasi bagi jurnalis yang terkena tindakan kekerasan baru sebatas mencari fakta dan sebatas mengadukan kepolisi dan pimpinan militer. Misalnya dalam kasus "Penonjokan" wartawan oleh Gubernur Jawa Timur, pemukulan kameramen RCTI M. Ali Raban oleh oknum TNI di Aceh, penganiyaan reporter ANTV Gunawan Kusmantoro oleh Oknum kader Golkar di Slipi Jakarta, pengeroyokan wartawan di Sijunjung Sumatera Barat, dan sejumlah kasus lain yang menyusul berikutnya.

Sementara terhadap perkembangan regulasi dibidang pers dan penyiaran, IJTI baru berpartisipasi sebagai penyumbang ide dan sikap dalam RUU Pers maupun RUU Penyiaran, yang intinya adalah jaminan kemerdekaan pers, perlindungan Wartawan dan mencegah agar masalah kinerja jurnalisme televisi tidak diatur oleh Undang-Undang melainkan dikembalikan kepada Kode Etik Jurnalistik. IJTI juga mendesak kepada perusaan pers agar pemberian kesejahteraan berdasarkan standar kompetensi minimum pekerja pers. Sayangnya standar kompetensi yang dimaksud selama ini baru sebuah gagasan yang belum terumuskan.

IJTI sebagai salah satu dari anggota 26 organisasi wartawan juga turut merumuskan Kode Etik Wartawan Indonesia tahun 1999. Tahun 2000, IJTI mempelopori terbentuknya Komisi Nasional Penyiaran (Komnas Penyiaran), serta pembentukan Kelompok Kerja yang mempunyai tugas mempersiapkan terbentuk dan berfungsinya Komnas Penyiaran. Pembentukan Komisi Nasional Penyiaran ini dideklarasikan usai Seminar dan Lokakarya "Menyoal Kebijakan Lembaga Penyiaran" di Hotel Santika pada tanggal 18 April 2000 dan ditandatangani oleh wakil-wakil dari 12 organisasi dan masyarakat penyiaran. Deklarasi ini lebih merupakan desakan agar pengelolaan frekwensi yang menjadi nafas dari penyiaran dan merupakan ranah publik itu harus dikelola secara transparan oleh lembaga independen.

Persiapan Kongres II Kepengurusan IJTI periode 1998-2001 mestinya berakhir bulan Agustus 2001, tetapi karena banyak pengurus tidak aktif, lagi pula banyak kegiatan yang menyita perhatian publik khususnya dibidang politik dimana insan jurnalis harus menjalankan tugasnya (seperti Sidang Istimewa MPR), maka Kongres pun ditunda. Pengurus IJTI telah menunjuk Teguh Juwarno (Wakil Sekjen) sebagai Ketua Panitia Pengarah Kongres dan Syaeifurrahman Al-Banjary (Ketua Departeman Organisasi) dan Asroru Maula (Litbang) masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana, baru menjalankan tugasnya bulan September 2001. Kepanitiaan pun dilengkapi sambil jalan, dengan menyiapkan berbagai rancangan Kongres yang hendak diputuskan.


Pelaksanaan Kongres II Pada tanggal 26-27 Oktober 2001, Kongres II dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta, didahului Seminar bertajuk "Mengkaji Ulang Posisi Pers dalam Konteks Kepentingan Nasional". Dalam Kongres ini juga digelar debat Publik "Menyoal Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Kebebasan Pers dan Penyiaran" bersama Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif. Inilah Kongres yang untuk pertama kali diikuti peserta dari utusan Korda, selain anggota dari Jakarta.

Kongres II yang dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta tersebut pada akhirnya yang terpilih sebagai Ketua Umum/Formatur adalah : 1. Ray Wijaya : Ketua Umum/Formatur. 2. Syaefurrahman Al-Banjary : Anggota Formatur 3. Asroru Maula : Anggota Formatur 4. Elprisdad : Anggota Formatur 5. Tiur Maida Tampubolon : Anggota Formatur


Dan setelah melalui rapat formatur, ketua umum dan anggota formatur pada tanggal 2 November dan 19 November 2001 di Jakarta, pada akhirnya mengesahkan susunan Pengurus IJTI Periode 2001-2004 dibawah kepemimpinan saudara Ray Wijaya dan Saudara Syaifurrahman Al-Banjary, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan susunan pengurus sebagaimana berikut:

1. Ketua Umum : Ray Wijaya (RCTI) 2. Sekretaris Jenderal : Syaefurrahman Al-Banjary (ANTV) 3. Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad Setiono (RCTI) 4. Bendahara  : Tiurmaida Tampubolon (TPI) 5. Wakil Bendahara  : Shanta Curanggana (TRANS TV) 6. Ketua Bidang Organisasi  : Eric Tamalagi (TPI) 7. Ketua Bidang Advokasi & Kesejahteraan : Elprisdad (ANTV) 8. Ketua Bidang Diklat dan Litbang  : Asroru Maula 9.Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri  : Rizal Yussac (TV 7)


PENCAPAIAN PROGRAM PERIODE 2001-2004

Salah satu yang menonjol program kerja pada periode ini adalah di bidang peran organisasi dalam bidang pembangunan pers dan penyiaran nasional. Pengurus IJTI selalu aktif dalam memberikan masukan terhadap RUU Penyiaran dan terlibat dalam pembahasan di dalamnya sebagai peserta pasif ketika DPR dan Pemerintah membahasnya. IJTI dengan caranya sendiri, misalnya melakukan lobi-lobi dengan anggota dewan menyamakan pendapatnya. Juga dalam forum terbuka yang diselenggarakan oleh Kementrian Informasi dan Komunikasi di Jalan Merdeka Barat. Dalam kesempatan itu utusan IJTI Syaefurrahman secara tegas menolak pasal-pasal pidana dalam RUU Penyiaran karena akan menghambat kegiatan jurnalisme dan menjadi ancaman. Usulannya adalah memasukan aturan itu pada kode etik profesi saja. Kriminalisasi terhadap aturan etika profesi sudah tidak zamannya masuk dalam Undang-undang. Namun soal ini akhirnya gagal dicegah masuk UU, sehingga IJTI dan sejumlah organisasi lainnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Organisasi itu adalah ATVSI, PRSSNI, PPPI, Persusi, dan Komteve. Hasilnya dalah majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan khusunya mengenai kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan pelaksana UU Penyiaran. Kalau tadinya yang berhak membuat PP adalah Pemerintah bersama KPI, sekarang menjadi hanya pemerintah saja. Keputusan ini sesungguhnya diluar dugaan IJTI. Upaya menghapus kriminalisasi kode etik, gagal sehingga hal ini terus diperjuangkan di masa-masa mendatang, agar kebebasan pers dapat ditegakkan. Peran lainnya dalah memberikan masukan kepada DPR tentang UU Kebebasan memperoleh Informasi. Demikian juga sejumlah pernyataan pers mengenai kebijakan penyiaran dan soal-soal kekerasan terhadap jurnalis televisi. Dalam kaitannya dengan Pemilu, IJTI berhasil mengumpulkan sejumlah organisasi untuk bersama-sama membentuk forum atau koalisi yang menyerukan pemilu jurdil dan bebas dari kekerasan. Termasuk kekerasan terhadap jurnalis. Pada periode ini juga IJTI yang mengkoordinir Koalisi Anti Kekerasan terhadap Wartawan dengan anggota dari AJI, PBHI, Kontras, PWI Reformasi, IMPLC, Media Watch, PFI dan SEAPA, berhasil mendesakkan perlunya komisi yang menangani kekerasan terhadap wartawan di Komnas HAM. Ini belajar dari kasus penyanderaan terhadap Ersa Siregar dan Ferry Santoro, serta kekerasan lain yang menimpa wartawan baik oleh oknum maupun dilakukan aparat keamanan dan TNI.

Kegiatan lain yang cukup menonjol adalah peluncuran VCD Bom Bali dan buku Bom Bali. Ini merupakan peran IJTI terhadap perang melawan kekerasan. VCD dicetak 1000 buah, demikian juga buku bom Bali: Dari Legian ke Marriott. Ditulis oleh Syaefurrahman, Sodiqin Nursa dan Wahyu Widayat.

Persiapan Kongres III Kepengurusan IJTI Periode 2001-2004 mustinya berakhir pada bulan Nopember 2004, akan tetapi dikarenakan banyak pengurus yang tidak aktif, sehingga kongres tertunda beberapa kali. Lagi pula banyak kegiatan yang menyita pengurus di stasiun penyiarannya masing-masing seperti adanya musibah gempa dan tsunami di Aceh dan Nias yang merupakan musibah terbesar dinegeri ini, sangat menyita perhatian insan jurnalis. Dewan Pengurus melalui rapat pleno menugaskan Aris Budiono (ANTV) sebagai panitia Kongres-3 bersama Atie Rochyati (Dept. Pemb. Anggota non aktif). Jauh sebelumnya persiapan telah dimulai oleh Sekjen Syaefurrahman Al-Banjary dengan menyusun materi kongres (draf) dibantu Saudara Farichin dan Budi Setiawan (staf di IJTI). Dengan dibantu beberapa orang akhirnya Panitia Lengkap terbentuk, namun hanya beberapa saja yang aktif. Meski demikian Kongres tetap berhasil dilaksanakan di Hotel Twins Plaza Jalan S. Parman tanggal 21 – 22 Juli 2005.

Pelaksanaan Kongres Ke-3 Kongres ke-3 kali ini cukup meriah dibanding kongres ke-2. Ini karena telah didahului sosialisasi yang cukup ke beberapa stasiun televisi baru seperti Lativi (sekarang berganti nama menjadi TVone), Global TV dan televisi lama Indosiar. Ke Televisi lainnya sosialisasi dilakukan melalui selebaran yang memuat kegiatan seputar kongres dan bursa calon kandidat. Sebelumnya, draf kongres juga telah dikirimkan ke stasiun televisi untuk dibahas, juga ke korda-korda di seluruh Indonesia. Tidak kurang dari 120 orang terlibat dalam kongres, meski pada akhir kongres (pemilihan ketua umum hanya 75 orang yang hadir dan berhak memberikan suaranya). Peserta dari daerah antara lain Banjarmasin, Manado, Palembang, Medan, Palu, Ambon, Lombok, Bandung, dan Semarang. Kongres kali ini juga dihadiri peserta dari televisi lokal antara lain TA-TV Solo, Srijunjungan TV Jambi, dan lain-lain. Kongres diawali dengan Seminar tentang "Membangun Kebebasan Pers tanpa kekerasan dan Intervensi Kekuasaan" dengan nara sumber MM Billah dari Komnas HAM, Suryopratomo dari Kompas, Iskandar Siahaan (IJTI), dan Menkominfo yang menugaskan Dirjen Hubungan Media. Kongres berhsil memutuskan sejumlah ketetapan : 1. AD/ART 2. Program Kerja 3. Kode Etik 4. Rekomendasi eksteren dan interen 5. Pengurus baru periode 2005-2009. 6. Dewan Etik berjumlah 7 orang

Salah satu keputusan yang baru dalam kongres kali ini adalah masa kepengurusan yang tidak lagi 3 tahun tetapi 4 tahun dengan pertimbangan agar pengurus lebih fokus pada kegiatan, dan dirasa terlalu singkat jika masa kerjanya tiga tahun. Sementara rekomendasi interen yang sangat penting adalah akan dibentuknya badan hukum lembaga pengembangan profesi jurnalis televisi Indonesia, yang tugasnya melakukan pelatihan dan sertifikasi atau standarisasi profesi jurnalis televisi.

Dewan Pengurus terpilih masa kerja 2005 – 2009 adalah: 1. Ketua Umum  : Imam Wahyudi (RCTI) 2. Sekretaris Jenderal  : Elprisdat (ANTV) 3. Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan : Makrun Sanjaya (Metro TV) 4. Ketua Bidang Diklat dan Litbang  : Rizal Mustari (Trans TV) 5. Ketua Bidang Hubungan Internasional : Pipit Irianto (TVRI) 6. Ketua Bidang Advokasi dan Kesejahteraan : Pasaoran Simanjuntak (TV-7) 7. Bendahara  : Aris Budiono (ANTV)

Dewan pengurus juga melengkapi kepengurusannya dengan wakil Sekjen dan Wakil Bendahara serta wakil-wakil ketua. Sesuai saran peserta kongres, kepengurusan kali ini juga akan dilengkapi dengan komisariat di masing-masing stasiun televisi untuk memudahkan koordinasi. Keputusan lainnya yang baru adalah diubahnya Korda menjadi Pengurus Daerah dengan pertimbangan agar pengurus daerah lebih otonom dan tidak hanya melakukan fungsi koordinasi. ***

KETETAPAN KONGRES IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI) KE-3Nomor : 05/KONGRES-3/07/2005 Tentang KODE ETIK IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA

Kongres Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ke-3, setelah :

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menegakkan martabat,integritas dan mutu Jurnalis, dipandang perlu adanya aturan yang mengikat anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

               2. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi   Indonesia.

MENGINGAT : 1. Pasal 9,15 Anggaran Dasar IJTI.

               2. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga IJTI

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III Kongres IJTI ke-3 tanggal 22 Juli 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia

               2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                            Ditetapkan di : Jakarta
                                                            Pada Tanggal  : 22 Juli 2005

Jam : 14.30WIB


PRESIDIUM SIDANG



Imam Wahyudi Pasaoran Simanjuntak Hepran Mendayun Faiz Albar Ketua Anggota Anggota Anggota




KODE ETIK JURNALIS TELEVISI INDONESIA


MUKADDIMAH

Untuk menegakkan martabat, integritas, dan mutu Jurnalis Televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, dengan ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis Televisi Indonesia.

Jurnalis Televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Jurnalis Televisi adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya.

BAB II

KEPRIBADIAN

Pasal 2

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung.

Pasal 3

Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

Pasal 4

Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya.


BAB III

CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, Jurnalis Televisi Indonesia :

a. Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyesatkan, memutar balikkan fakta, fitnah,cabul dan sadis. b. Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyesatkan pemirsa. c. Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita. d. Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA. e. Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar dan opini f. Tidak mencampur-adukkan antara berita dengan advertorial. g. Mencabut atau meralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proorsional bagi pihak yang dirugikan. h. Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. i. Menghormati embargo dan off the record.

Pasal 6

Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pasal 7

Jurnalis Televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak dibawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban.

Pasal 8

Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita.

Pasal 9

Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya.



BAB IV

SUMBER BERITA

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita.

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.


BAB V

KEKUATAN KODE ETIK

Pasal 14

Kode Etik Jurnalis Televisi ini secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)


Jakarta, 9 agustus 1998 Ditetapkan kembali dalam Kongres ke-2 IJTI pada tanggal 27 Oktober 200, dan dikukuhkan kembali dengan perubahan seperlunya pada kongres ke-3 IJTI di Jakarta pada 22 Juli 2005
Garuda Pancasila   Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Jurnalis_Televisi_Indonesia"
Kategori: Organisasi jurnalis
Kategori tersembunyi: Artikel yang belum dirapikan Mei 2010 | Rintisan bertopik Indonesia
Peralatan pribadi

    * Masuk log / buat akun

Ruang nama

    * Halaman
    * Pembicaraan

Varian

Tampilan

    * Baca
    * Sunting
    * Versi terdahulu

Tindakan

    * ↑

Cari
Cari
Navigasi

    * Halaman Utama
    * Perubahan terbaru
    * Peristiwa terkini
    * Halaman sembarang

Komunitas

    * Warung Kopi
    * Portal komunitas
    * Bantuan

Wikipedia

    * Tentang Wikipedia
    * Pancapilar
    * Kebijakan
    * Menyumbang

Cetak/ekspor

    * Buat buku
    * Unduh sebagai PDF
    * Versi cetak

Kotak peralatan

    * Pranala balik
    * Perubahan terkait
    * Halaman istimewa
    * Pranala permanen
    * Kutip halaman ini

Bahasa lain

    * English

    * Halaman ini terakhir diubah pada 13:54, 18 Mei 2010.
    * Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi/Berbagi Serupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

    * Kebijakan privasi
    * Tentang Wikipedia
    * Penyangkalan

    * Wikimedia Foundation
    * Powered by MediaWiki

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

Heri Setiawan (09010796)
In reply to this post by Admin
Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (Timteng & Afrika) Akan Gelar Workshop Terorisme
Kairo- Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) berencana akan menggelar Workshop Internasional dan Sosialisasi I-4 untuk kawasan Timur-Tengah, Asia Selatan dan Afrika pada bulan Juli mendatang di Kairo – Mesir.
Secara umum agenda ini akan terformat dalam bentuk Workshop yang direncanakan akan menghadirkan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Dr. Anis Baswedan, Prof. Dr. Fasli Jalal, Dr. Andreas Raharso, Dr. Muhammad Reza, Ir. Agusman Effendi dan beberapa representasi ilmuwan-ilmuwan dari kawasan Timur-Tengah, Asia Selatan dan Afrika.
Termasuk sosialisasi I-4 kepada seluruh perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) kawasan tersebut, dan seluruh masyarakat Indonesia di Mesir.
Dr. Fadlolan Musyaffa, MA, Koordinator I-4 Perwakilan Benua Afrika dan Timur Tengah, menyebutkan bahwa topik Workshop yang akan dibahas adalah “Terorisme dan Human Trafficking.”
Proyek Workshop dan Sosialisasi I-4 ini benar-benar merupakan tantangan bagi Badan Kerjasama Persatuan Pelajar Indonesia (BK-PPI) Tim-Teng dan sekitarnya untuk bersinergi membuktikan kontribusi dan potensi keilmuan mereka dalam arsitektur I-4.
Hasil Workshop rekomendasi bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait di Indonesia semisal BIN dan Depnaker. Ahmad Syukron Amin, mantan Ketum PPI Yaman yang juga merupakan SC dari kepanitiaan ini sangat pro-aktif mengkonsolidasi Rapat Virtual Mingguan SC maupun BK-PPI Timteng dan sekitarnya dalam rangka pematangan konsep Workshop dan Sosialisasi I-4 ini Sejauh ini, kepanitian yang mensinergikan semua elemen Mahasiswa Indonesia Mesir dan beberapa pihak dari kawasan terkait ini sudah mulai berjalan dengan baik. Ketua Panitia, Heri Nuryahdin menampakkan keoptimisannya jika Timur-Tengah, Asia Selatan dan Afrika akan sukses menggelar bingkisan berarti bagi pembangunan martabat keilmuan Republik ini.
Achmad Adhitya, Phd, selaku Sekjen I-4 menyebutkan harapan besarnya agar kawasan ini bisa mengkonsolidasikan potensi ilmuwan-ilmuwannya, dan agar bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang I-4, demi memotivasi rasa percaya diri sebagai bangsa yang sebenarnya cerdas dan berkemampuan tinggi. Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) berencana akan menggelar Workshop Internasional dan Sosialisasi I-4 untuk kawasan Timur-Tengah, Asia Selatan dan Afrika pada bulan Juli mendatang di Kairo – Mesir.
Secara umum agenda ini akan terformat dalam bentuk Workshop yang direncanakan akan menghadirkan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Dr. Anis Baswedan, Prof. Dr. Fasli Jalal, Dr. Andreas Raharso, Dr. Muhammad Reza, Ir. Agusman Effendi dan beberapa representasi ilmuwan-ilmuwan dari kawasan Timur-Tengah, Asia Selatan dan Afrika.
Termasuk sosialisasi I-4 kepada seluruh perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) kawasan tersebut, dan seluruh masyarakat Indonesia di Mesir. Dr. Fadlolan Musyaffa, MA, Koordinator I-4 Perwakilan Benua Afrika dan Timur Tengah, menyebutkan bahwa topik Workshop yang akan dibahas adalah “Terorisme dan Human Trafficking.”
Proyek Workshop dan Sosialisasi I-4 ini benar-benar merupakan tantangan bagi Badan Kerjasama Persatuan Pelajar Indonesia (BK-PPI) Tim-Teng dan sekitarnya untuk bersinergi membuktikan kontribusi dan potensi keilmuan mereka dalam arsitektur I-4. Hasil Workshop rekomendasi bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait di Indonesia semisal BIN dan Depnaker. Ahmad Syukron Amin, mantan Ketum PPI Yaman yang juga merupakan SC dari kepanitiaan ini sangat pro-aktif mengkonsolidasi Rapat Virtual Mingguan SC maupun BK-PPI Timteng dan sekitarnya dalam rangka pematangan konsep Workshop dan Sosialisasi I-4 ini Sejauh ini, kepanitian yang mensinergikan semua elemen Mahasiswa Indonesia Mesir dan beberapa pihak dari kawasan terkait ini sudah mulai berjalan dengan baik. Ketua Panitia, Heri Nuryahdin menampakkan keoptimisannya jika Timur-Tengah, Asia Selatan dan Afrika akan sukses menggelar bingkisan berarti bagi pembangunan martabat keilmuan Republik ini.
Achmad Adhitya, Phd, selaku Sekjen I-4 menyebutkan harapan besarnya agar kawasan ini bisa mengkonsolidasikan potensi ilmuwan-ilmuwannya, dan agar bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang I-4, demi memotivasi rasa percaya diri sebagai bangsa yang sebenarnya cerdas dan berkemampuan tinggi.


Rantai berita bisa dilihat di:

Sumber
http://us.detiknews.com/read/2010/05/13/183526/1356678/10/ikatan-ilmuwan-indonesia-internasional-akan-bahas-terorisme?991102605

http://hidayatullah.com/berita/internasional/11718-ikatan-ilmuwan-indonesia-internasional-i-4-akan-gelar-workshop-terorisme

http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=23379

http://dutamasyarakat.com/artikel-29462-ilmuwan-indonesia-bahas-terorisme-di-kairo.html

http://kampus.okezone.com/read/2010/05/14/373/332485/ilmuwan-bahas-terorisme-dan-human-trafficking
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

jefrianson
This post was updated on .
In reply to this post by Admin
1.4. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)
Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesioal ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya.
Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) adalah sebagai berikut ini.
1. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi.
2. Mengidentifikasi dan mengiventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.
3. Meingatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).
Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut dicanangkan empat kegiatan, yaitu:
1. Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling;
2. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling;
3. Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lin, baik dalam maupun luar negeri; dan
4. Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).
Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga (ART IPBI, 1975) sebagai berikut ini.
1.5. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.
Pada saat didirikannya, organisasi ini disamping memiliki misi profesi juga ada tiga misi lainnya, yaitu misi politis-deologis, misi peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan.[15]
Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan sehinnga dituntut oleh UUSPN tahun 1989: pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembagkan kemampuan profesinya.
Misi politis-teologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalise, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa indonesia, juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan benegara, yaiitu panca sila. Itu sesungguhnya misi politis-ideologis PGRI, yang dalam perjalanannya dikhawatirkan terjebak dalam area polotik praktis sehingga tidak dipungkiri bahwa PGRI harus pernah menelan pil pahit, terperangkap oleh kepanjangan tangan orde baru.
Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan peaturan keorgaisasian , terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik keelasan sruktur organisasi sangatlah diperlukan.
Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antaranggotanya, PGRI berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Kalau demikian, sesunguhnya PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru indonesia. Arrtinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara.
1.6. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)
Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya.[16] Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984.
Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu: (a) Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia; (b) meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para angotanya; (c) membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara; (d) mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pndidikan; (e) meindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota; (f) meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagai spesialisasi pendidikan; dan (g) menyelenggarakan komunikasi antarorganisasi yang relevan.
Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang tlah ada himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya.
1. Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bmbingan Indoesia dan brosur atau penerbitan lain.
2. Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya.
3. Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya.
4. Penelitian di bidang bimbingan.
5. Penataran, seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.
6. Kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan dan mengembangkan bimbingan.[17]
7. Bigs dan Blocher. 1986. The Cocgnitive Approach to Ethical Counseling. New York: State University of New York.
8. Depdikbud. 1992. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992.
9. ¬¬¬_________. 1989. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989.
10. Engkoswara dan Husna Asmara. 1995. Pendidikan dan Prospeknya terhadap Pembangunan Bangsa dalam PJP II (Ilmu dan Organisasi Profesi Pendidikan). Jakarta: ISPI.
11. Hamalik, Oemar. 1984. Pendidikan Guru; Konsep – Kurikulum – Strateggi. Bandung: Pustaka Martiana.
12. ________. 2001. Proses Belajar Mengajar. Bumi Aksara. Jakarta.
13. ________. 2007. Kurikulum dan Pembelajaran. Bumi aksara Jakarta.
14. Saud, Udin Syaefudin. 2008. Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfa Beta.
15. Supriadi, Dedi. 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karaya Nusa.
16. Syamsuddin, M. Abin. 1999. Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
17. Zanti, Sutan dan Syahmiar Syahrun. 1992. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Depdikbud.
18. http://beautifulindonesiaandpeace.blogspot.com/2009/01/makalah-profesi-keguruan.html
19. http://qade.wordpress.com/2009/02/11/profesi-keguruan/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

aditya eka f
In reply to this post by Admin
English | Bahasa Indonesia BERITAKEGIATANATLETCABANG OLAHRAGAAJANG OLAHRAGAKONIKOIPRIMA Kata kunci: KONI Yahoo Powered by: KONI HOME » KONI » Induk Organisasi Cabang Olahraga » Motor Visi & MisiSejarahStruktur OrganisasiKONI DaerahInduk Organisasi Cabang OlahragaFORUM Selamat datang, Pengunjung. Silahkan masuk atau mendaftar. Nama pengguna: Kata sandi: Ikatan Motor Indonesia (IMI) Didirikan pada 27 Maret 1906 Stadion Tenis Sayap Kanan Senayan Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 11048 Kotok Pos 4830 Tel : (021) 5712032, 5712033, 5731102 Fax : (021) 5712037 Email.: yannajibc.imi.co.id Website: http://www.imi.co.id Sekilas IMI Pada tanggal 27 Maret 1906 didirikan Javasche Motor Club yang berkantor di jalan bojong 153-156, Semarang. Dalam perkembangannya Javasche Motor Club dirubah namanya menjadi Het Koningklije Nederlands Indische Motor Club (KNIMC) yang selanjutnya sejalan dengan tuntutan zaman namaKNIMC Berubah lagi menjadi Indonesische Motor Club (IMC) sampai saat penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, dimana IMC turut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini oleh Departemen Perhubungan. Sejak IMC diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 nama IMC berubah menjadi Ikatan Motor Indonesia (IMI) , maka telah dimintakan pula pengakuan dan pengesahan dari Badan-Badan Internasional seperti AIT, FIA, FIM dan OTA sedangkan kantor pusat IMI (d/h IMC ) yang selama ini berada di Semarang di pindahkan ke Jakarta yang untuk pertama kali dan sampai dengan tahun 1968 menempati beberapa ruangan dari Kantor Bank Exim Kota (d/h Gedung Factory) setelah tahun 1968 kantor Pusat IMI telah beberapa kali berpindah tempat yang akhirnya sampai saat sekarang menempati bahagian dari ruangan Sayap Kanan Stadion Tennis, Jalan Pintu - I Senayan SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IKATAN MOTOR INDONESIA (PP. IMI) MASA BAKTI 2007-2011 ____________________________________ Pelindung : 1 Menteri Pehubungan RI. 2 Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI. 3 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI. 4 Menteri Dalam Negeri RI. 5 Kepala Kepolisian RI. Penasehat : 1 Ketua Umum KONI dan KOI 2 Direktur Jenderal Pemhubungan Darat 3 Direktur Jenderal Bea dan Cukai 4 Direktur Lalu Lintas POLRI 5 Hutomo Mandala Putra 6 Tinton Suprapto 7 Ari Hudaya Ketua Umum : Juliari P. Batubara Wakil Ketua Umum : Arief Winoro Ketua Bidang Organisasi : Donni B. Prihandana Ketua Bidang Olaraga : Irawan Sucahyono Ketua Bidang Wisata : Otte Ruchiyat Sekretaris Jenderal : M. Riyanto Wakil Sekretaris Jenderal : Edwin Haryono Bendahara : Fauzy Aldjufrie Wakil Bendhara : Krisnati Desiana Biro Keanggotaan : R. Ronny Arifudin Biro Pembinaan & Pengembangan : Djembar Kartasasmita Biro Olahraga Mobil : - Harris Gondokoesoemo - Nicky Tjonnadi Biro Olahraga Motor : - Dyan Dilato - Frans Tanujaya Biro Wisata & Kelalulintasan : Azman Osman Biro Pelayanan Masyarakat : Tjokro Indrawirawan Kusnadi KONI -- Komisi -- Dewan Pimpinan Eksekutif Bidang Organisasi Bidang Pembinaan Prestasi Bidang Litbang Biro Perencanaan & Anggaran Biro Promosi & Pemasaran Biro Media dan Humas Komisi Hukum Komisi IPTEK Olahraga Komisi Pendidikan & Penataran Badan Audit Internal Biro Umum Komisi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Kesejahteraan Pelaku Olahraga Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat Pusat Data Dewan Pimpinan Eksekutif Athlete Commission Woman and Sport Commission Olympic Solidarity Commission Sport and Environment Commission Ethics Commission Cultural & Olympic Education Commission Sport for All Commission Medical Commission -- Anggota Komite -- Abdul Rauf Ahmed Solihin Arie Ariotedjo Arsyad Achmadin Atal S Depari Budi Rustanto Djati Walujo Djoko Pramono Dr. Ismeth S. Abidin Dr. Leane Suniar Eman Sumusi Faisal Abdullah Firmansyah Gindo GM Utut Adianto Wahjuwidajat Hendardji Soepandji Indra Asrah Indra Kartasasmita Jetty R Pattiasina Johansyah Lubis Juliari P Batubara Kusnan Ismukanto Lukman Niode Martina Widjaya Mulyana Ngatino Nuranto Oong S Wiradinata Otte Ruchiyat Pusparani C Hakim Rita Subowo S Wimbo Hardjito Santosa Jayaatmaja Sony Teguh Trilaksono Sri Sudono Sumarto Sumohadi Marsis Tb Ade Lukman D Timbul Thomas Lubis Umbu S. Samapaty Yuanita Nasution -- KONI Daerah -- Aceh Sumatra Utara Riau Kepulauan Riau Sumatra Barat Bengkulu Jambi Lampung Sumatra Selatan Bangka - Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat -- Induk Organisasi Olahraga -- Olahraga air Atletik Panahan Bulu Tangkis Baseball Bola Basket Tinju Olahraga Sepeda Berkuda Anggar Sepakbola Senam Hoki Judo Dayung Berlayar Menembak Tenis Meja Taekwondo Tenis Bola Voli Gulat Binaraga Catur Sepak Takraw Panjat Tebing Sport Dance Motor Squash Ski Air Drum Band Sepatu Roda Selam Karate Boling Biliar Golf Kempo Wartawan Aero Sport Kartu Pencak Silat wushu Olahraga Mahasiswa Tarung Derajat Olahraga Pelajar Olahraga Cacat Olahraga Wanita Kesehatan Olahraga Olahraga KORPRI GALLERY © 2007 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Developed by net-dsign .
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

Ana Maulidul Faridah
In reply to this post by Admin
                                                   SEJARAH PERDOSKI
 
Kehadiran dokter Indonesia yang mendalami ilmu kesehatan kulit dan kelamin  di tanah air kita sebenarnya sudah lama dan tidak jauh dari kelahiran pendidikan kedokteran resmi di Indonesia; di antaranya adalah Dr. Soetomo,  yang merupakan penggagas dan pendiri Boedi Oetomo, dan  merupakan perintis kebangkitan nasional Indonesia pada tahun 1908. Tokoh lain yang juga termasuk perintis kemerdekaan adalah Dr. Sitanala yang mempunyai perhatian besar terhadap kusta selain sebagai salah seorang pendiri Palang Merah Indonesia. Selain itu tercatat dr. Kodiat yang menaruh minat besar pada frambusia dan Prof. Sartono Kertopati merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin yang pernah menjadi ketua PB IDI.

Namun baru 57 tahun kemudian dari Kebangkitan Nasional, dimulai dari keinginan untuk mempersatukan para dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin di Indonesia dalam suatu wadah, terbentuk cikal bakal perkumpulan profesi dokter penyakit kulit & kelamin. Pada tanggal 30 Maret 1965 dibentuk Panitia Ad Hoc, yang disebut “Panitia Pembentukan Persatuan Ahli Dermato-Venereologica Indonesia”, dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Prof.Dr. M. Djoewari
Anggota : Dr. Tan Eng Tie (Dr. Arief Sukardi)
  Dr. Tilam Purwohoesodo
  Dr.  M.A. Loebis

Oleh panitia tersebut dibuat kuesioner yang dikirimkan kepada para dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin di seluruh Indonesia, untuk diminta sarannya. Pada waktu itu dilampirkan pula garis besar rancangan anggaran dasar. Semua yang mengembalikan kuesioner menyetujui ide didirikannya persatuan tersebut serta menyetujui pula nama yang diusulkan yaitu : “Perkumpulan Ahli Dermato-Venereologi Indonesia” disingkat PADVI.
Maka pada tanggal 10 Januari 1966, secara resmi lahirlah Perkumpulan Ahli Dermato–Venereologi Indonesia (PADVI), dengan susunan pengurus sementara sebagai berikut:
Ketua
: Prof.Dr. M. Djoewari
Sekretaris : Dr. Tilam Poerwohusodo
Bendahara : Dr. Unandar Budimulja
Anggota
: Dr. M.A. Loebis
  : Dr. Kamal Mahmud SH
  : Dr. Lutarsin Satyadharma
  : Dr. Marwali Harahap                            
Jumlah seluruh anggota PADVI pada waktu berdiri sebanyak 42 orang, terdiri atas para spesialis dan mereka yang masih dalam pendidikan spesialis.

Sampai tahun 1972 PADVI belum berhasil menyelenggarakan kongres oleh karena hambatan teknis dan dana. Sementara itu telah terjadi pergantian susunan pengurus sebagai berikut :
1967
 
Ketua
: Prof.Dr. M. Djoewari
Wakil Ketua
: Dr. M.A. Loebis
Sekretaris I : Dr. Tilam Purwohoesodo
Sekretaris II : Dr. Sri Adi Sularsito
Bendahara : Dr. Lutarsin Satyadharma
Perwakilan di PB IDI  
: Prof.Dr. Suria Djuanda
1969
Ketua
: Prof.Dr. M. Djoewari
Sekretaris : Dr. A. Kosasih
Pembantu Sekretaris
: Dr. Sri Adi Sularsito
Bendahara   : Dr. Lutarsin Satyadharma
Pemb. Bendahara
: Dr. Djohan Budiman
Perwakilan di PB IDI : Dr. A. Kosasih          
1970-1972
Ketua
: Prof.Dr. M. Djoewari
Sekretaris
: Dr. A. Kosasih
Pembantu Sekretaris : Dr. Sri Adi Sularsito
Bendahara
: Dr. Mochtar Hamzah          
Pada tanggal 2 Mei 1972 Prof.Dr. M. Djoewari wafat sehingga kedudukan Ketua menjadi kosong. Pada waktu itu PADVI belum pernah menyelenggarakan kongres, sehingga belum ada ketentuan tentang tatacara penggantinya. Untuk mencari pengganti Ketua, pilihan jatuh kepada Brig.Jend. TNI Dr. A. Hassan, anggota PADVI yang dianggap cukup mampu menduduki jabatan tersebut. Sehingga susunan pengurus menjadi sebagai berikut:
 Ketua : Brig.Jend. TNI Dr. H.A. Hassan
Sekretaris
: Dr. A Kosasih
Pembantu Sekretaris
: Dr. Sri Adi Sularsito
Bendahara
: Dr. Mochtar Hamzah
Perwakilan di PB IDI  
: Dr. A. Kosasih            
Pada tanggal 6-10 Desember 1972, Kongres Nasional (Konas) I PADVI diadakan di Jakarta, dan untuk pertama kalinya para dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin dari seluruh Indonesia bertemu. Anggota PADVI pada saat itu telah mencapai 100 orang yang berasal dari kota-kota besar di Indonesia, yaitu: Jakarta, Surabaya, Medan, Yogya, dan Bandung. Kongres tersebut merupakan awal perjalanan PADVI yang sangat penting, antara lain pengesahan AD dan ART PADVI,  kurikulum pendidikan spesialis yang seragam, dan syarat-syarat pusat pendidikan spesialis.

Konas II PADVI diselenggarakan pada tahun 1976 di Surabaya, dan dibentuk susunan pengurus PADVI sebagai berikut:
Ketua
: May.Jend. TNI Dr. H.A. Hassan
Sekretaris Umum : Dr. A. Kosasih
Sekretaris I : Dr. Sri Adi Sularsito
Bendahara : Dr. Utama Widjaja
Bendahara II
: Dr. Sjaiful Fahmi Daili            
Dalam  Konas  II di  Surabaya, lambang PADVI yang diciptakan oleh Dr. Urip Sudirman diresmikan penggunaannya.
Konas III PADVI dilaksanakan di Medan pada tahun 1980, saat itu ditentukan bahwa kongres yang semula diadakan 4 tahun sekali, diubah menjadi 3 tahun sekali.
Kepengurusan PADVI periode 1980-1983 adalah:
Ketua : May.Jend. TNI Dr. H. Hassan
Wakil Ketua : Dr. Mochtar Hamzah
Sekretaris Umum : Dr. A. Kosasih
Sekretaris  
: Dr. Sri Adi Sularsito
Bendahara I
: Dr. Utama Widjaja
Bendahara II
: Dr. Sjaiful FahmI Daili
  Anggota
: Prof.Dr. M. Ibeni Ilias
Konas IV diselenggarakan di Semarang pada tahun 1983 dan kepengurusan PADVI periode 1983 – 1986 adalah:
 Ketua : Dr. A. Kosasih
Wakil Ketua
: Dr. Mochtar Hamzah
Sekretaris Jendral
: Dr. Sri Adi Sularsito
Wakil Sekretaris : Dr. Widowati Soebaryo
Bendahara
: Dr. Sjaiful Fahmi Daili
Wakil Bendahara : Dr. Lies Yul Achyar
Anggota
: Dr. Lies Yul Achyar
  : Dr. Winsy F.Th. Warouw
  : Dr. Utama Widjaja
  : Dr. A. Ghozali Soeparlan
  : Prof.Dr. Marwali Harahap
Penasehat : May.Jend. TNI Dr. H. Hassan

Cabang PADVI yang ada saat itu adalah: Medan, Padang, Palembang, Malang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang.

Konas V PADVI diselenggarakan di Ujung Pandang pada tahun 1986 dan kepengurusan PADVI periode 1986-1989 adalah:
Ketua   : Dr. A. Kosasih
Wakil Ketua
: Dr. Mochtar Hamzah
Sekretaris Jenderal : Dr. Sri Adi Sularsito
Wakil Sekretaris Jenderal   : Dr. Retno Widowati Soebaryo
Bendahara
: Dr. Sjaiful Fahmi Daili
Wakil Bendahara : Dr. Yul Achyar
Anggota
: Dr. Winsy Warrouw
  : Dr. Utama Widjaya
  : Dr. A. Ghozali Soeparlan
  : Prof.DR.Dr. Marwali Harahap
               
                 
Selama periode 1986-1989 Cabang PADVI bertambah 3 lagi, yaitu: Surakarta, Bali, dan Manado.

Konas VI PADVI di Bandung tahun 1989 menghasilkan 2 keputusan penting,yaitu:
Pergantian nama organisasi dari PADVI (Perkumpulan Ahli Dermato Venereologica Indonesia) menjadi PERDOSKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit & Kelamin Indonesia).
Revisi AD/ART

Susunan Pengurus Pusat PERDOSKI periode 1989-1992 adalah:
    Ketua            : Dr. H. Eddy Joesoef
    Wakil Ketua        : Dr. G. Soepadmo
    Wakil Ketua II        : Dr. Saut Sahat Pohan
    Sekretaris        : Dr. Sjarif M. Wasitaatmadja
    Sekretaris I        : Dr. Siti Aisah Boediardja
    Sekretaris II        : Dr. Kuswadji
     Bendahara        : Dr. Lily Soepardiman
    Bendahara I        : Dr. Hermia T. Moegni
    Bendahara II        : Dr. Diana Nasution
Bidang I         : Organisasi
    Ketua            : Dr.E.C. Natahusada
    Wakil            : Dr. Urip Sudirman

Bidang II         : Pendidikan/Profesi
    Ketua            : Dr. Unandar Budimulja
    Wakil            : Theresia L. Toruan
Bidang III         : Kesejahteraan
    Ketua            : Dr. Hartuti Andrys D.
    Wakil            : Dr. Kabulrachman

Konas VII di Bukittinggi 1992 merevisi beberapa hal dari AD/ART yang ada. Dibuat rencana Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) dan tatacara pemberian tanda penghargaan Lencana Satyabhakti.

Susunan Pengurus Pusat PERDOSKI periode 1992-1995 adalah:
    Ketua            : Dr. G. Soepadmo
    Sekretaris        : Dr. Sjarif M. Wasitaatmadja
    Wakil Sekretaris    : Dr. Titi Lestari Sugito
    Bendahara        : Dr. Hartuti Andrys D.
    Wakil Bendahara    : Dr. Aryani Sudharmono
Bidang I         : Organisasi    
Ketua            : Dr. Untung S. Pratomo
Wakil Ketua        : Dr. Erdina HDP
Bidang II         : Pendidikan dan Profesi
Ketua            : Prof.DR.Dr. Unandar Budimulja
Wakil Ketua        : Dr. Kusmarinah Bramono
Bidang III         : Kesejahteraan
Ketua            : Dr. Kuswadji
Wakil Ketua        : Dr. Widyanto
 
Pada periode kepengurusan ini Dr. Urip Sudirman Sp.KK telah menciptakan LAMBANG PERDOSKI, Dr. Abraham Arimuko Sp.KK menciptakan HYMNE PERDOSKI dan MARS PERDOSKI diciptakan oleh Dr. Titi Murtolo Sp.KK bersama Dr. Sjarif M. Wasitaatmadja Sp.KK.
Pada Konas VIII di Yogyakarta (1995) Dr. G. Soepadmo terpilih kembali sebagai formatur/Ketua PP PERDOSKI periode 1995-1998. Pada kepengurusan ini mulai diadakan PIT I di Malang.

Susunan pengurus periode 1995-1998 sebagai berikut:
    Ketua            : Dr. G. Soepadmo
    Sekretaris        : Dr. Titi Lestari Sugito
    Wakil Sekretaris    : Dr. Tjut Nurul Alam
    Bendahara        : Dr. Hartuti Andrys D.
    Wakil Bendahara    : Dr. Aryani Sudharmono
Bidang  I         : Organisasi
Ketua            : Dr. Untung S. Pratomo
Wakil Ketua        : Dr. Erdina HDP.
Bidang II         : Pendidikan dan Profesi
Ketua            : Prof.DR.Dr. Hardyanto Soebono
Wakil Ketua        : Dr. Kusmarinah Bramono
Bidang III         : Sosial
Ketua            : Dr. I.Made Wisnu
Wakil Ketua        : Dr. Gautami Wicaksono

Pada Konas IX PERDOSKI di Surabaya (1999) AD/ART telah direvisi dan Prof. DR.Dr. Hardyanto Soebono, Sp.KK terpilih sebagai Ketua Umum PP PERDOSKI periode tahun 1999-2002. Pada Periode kepengurusan ini telah ada 13 PERDOSKI Cabang serta 13 Kelompok Studi di bawah naungan PERDOSKI.

Susunan PP PERDOSKI periode 1999-2002 sebagai berikut :

Pengurus Harian:
Ketua Umum        : Prof.DR.Dr. Hardyanto Soebono, Sp.KK
Ketua   I         : Dr. Erwin A. Sainan, Sp.KK
Ketua  II         : DR.Dr. Sudigdo Adi, Sp.KK
Ketua III         : DR.Dr. Indropo Agusni, Sp.KK


Sekretaris Umum    : DR.Dr. Retno W. Soebaryo, Sp.KK
Sekretaris   I        : Dr. Soenardi Radiono, Sp.KK
Sekretaris  II        : Dr. Endang Sutedja, Sp.KK
Sekretaris III        : Dr. Tantien Noergrohowati, Sp.KK
Bendahara        : Dr. Aryani Sudharmono, Sp.KK
Wakil Bendahara    : Dr. Hendragini, Sp.KK


Badan Khusus:
Dewan Pertimbangan
Profesi            : Prof.Dr. Winsy F.Th. W., Sp.KK
MDVI            : Dr. Jubianto Judanarso, Sp.KK
Yayasan Kesejahteraan
PERDOSKI        : Dr. Eddy Joesoef, Sp.KK
Kolegium        : Dr. Sjaiful Fahmi Daili, Sp.KK

Kelompok Studi yaitu :
PMS, Herpes, Dermatosis Akibat Kerja, Morbus Hansen, Imunodermatologi, Psoriasis, Dermatomikosis, Dermatologi Anak, Bedah Kulit, Dermatologi Kosmetik, Fotodermatologi, Tumor Kulit, dan Dermatologi Tropik.

Pada tahun 2001 saat PIT Makassar mulai diperkenalkan website PERDOSKI.

Pada Konas X PERDOSKI di Medan (2002) Prof. DR.Dr. Hardyanto Soebono, Sp.KK(K) terpilih kembali sebagai Ketua Umum PP PERDOSKI periode tahun 2002-2005 dan pengesahan PERDOSKI Cabang Jember sebagai cabang baru.





Susunan PP PERDOSKI periode 2002-2005 sebagai berikut :

Pengurus Harian:
Ketua Umum        : Prof.DR.Dr. Hardyanto Soebono, Sp.KK(K)
Ketua   I         : Dr. Sjarif M. Wasitaatmadja, Sp.KK(K)
Ketua  II         : Prof.DR.Dr. Sudigdo Adi, Sp.KK(K)
Ketua III         : Dr. Erwin A. Sainan, Sp.KK
Sekretaris Umum    : Dr. Sri Linuwih Menaldi, Sp.KK(K)
Sekretaris   I        : Dr. Soejoto, Sp.KK(K)
Sekretaris  II        : Dr. Soenardi Radiono, Sp.KK(K)
Sekretaris III        : DR.Dr. Hans Lumintang, Sp.KK(K)
Bendahara        : Dr. Aryani Sudharmono, Sp.KK(K)
Wakil Bendahara    : Dr. Satiti Retno Pudjiati, Sp.KK

Badan Khusus:
Kolegium IKKK    : Prof. DR.Dr. Siti Aisah B., Sp.KK(K)
Yayasan PERDOSKI    : Dr. Eddy Joesoef, Sp.KK
MDVI            : Dr. Sutirto Basuki, Sp.KK
Dewan Pertimbangan
Profesi            : Prof.Dr. Winsy F.Th. Warouw, Sp.KK(K)

Pada kepengurusan ini telah berhasil dibuat buku Standar Pelayanan Medik dan Standar Profesi yang berisi Standar Fasilitas Layanan Kesehatan serta  Pedoman Etik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin.

Dalam periode kepengurusan 2002-2005 telah ada 4 Anggota Luar Biasa, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin warnanegara asing yang telah berjasa mengembangkan keilmuanya di Indonesia, yaitu: Prof.Dr. William Faber dan Dr. Hulsebosch (keduanya dari negeri Belanda), Prof.Dr. Isaak Effendy (Jerman ) dan Dr. Sinzo Izumi (Jepang).

Pada Konas XI PERDOSKI di Jakarta (2005) Dr. Kusmarinah Bramono, Sp.KK(K) terpilih sebagai Ketua Umum PP PERDOSKI periode tahun 2005-2008.

Susunan PP PERDOSKI periode 2005-2008 sebagai berikut :

Pengurus Inti:
Ketua Umum        : Dr. Kusmarinah Bramono, PhD, Sp.KK(K)

Ketua I :Organisasi    : Dr. Erdina H.D. Pusponegoro, Sp.KK (K)
Wakil Ketua  I        : Dr. M. Yulianto Listyawan, Sp.KK

Ketua II : Ilmiah & Profesi : Dr. Sunardi Radiono, Sp.KK(K)
Wakil Ketua II               : DR. Dr. Aida Suriadiredja, Sp.KK

Ketua III : Sosial & Kerjasama     : Dr. Ine Arline Diana N., Sp.KK
Wakil Ketua III    : Dr. Abraham Arimuko, Sp.KK

Sekretaris Umum    : Dr. Sri Linuwih Menaldi, Sp.KK(K)
Wakil Sekretaris       : Dr. Sandra Widaty, Sp.KK

Bendahara        : Dr. Ari Muhandari, Sp.KK
Wakil Bendahara    : Dr. Tina Wardani Wisesa, Sp.KK

Badan  Khusus:
Dewan Pertimbangan
Profesi            : Prof.Dr. Sjaiful Fahmi Daili, Sp.KK(K)
Yayasan PERDOSKI    : Dr. S. Aryani Sudharmono, Sp.KK(K)
MDVI            : Dr. Sutirto Basuki, Sp.KK

Komisi P2KB        :  Dr. Titi Lestari Sugito. Sp.KK(K)




Kelompok Studi yaitu :
PMS, Herpes, Dermatosis Akibat Kerja, Morbus Hansen, Imunodermatologi, Psoriasis, Dermatomikosis, Dermatologi Anak, Bedah Kulit, Dermatologi Kosmetik, Fotodermatologi, Tumor Kulit, dan Dermatologi Tropik.

Kolegium IKKK    : Prof. DR.Dr. Siti Aisah B., Sp.KK(K)

Mengikuti perubahan AD/ART tentang Konferensi Kerja (Konker), pada kepengurusan ini dilakukan 2 kali konker, yakni menjabarkan program kerja amanah Konas (Konker XI) dan evaluasi serta perbaikan program kerja dan persiapan Konas XII (Konker XII).

Pada kepengurusan ini telah berhasil dibentuk Komisi Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dan  Tim P2KB wilayah,serta  dibuat buku Pedoman P2KB beserta buku log dan borang isian,  dilanjutkan dengan sosialisasi kepada anggota. Pada kepengurusan ini juga dilakukan pembaharuan (updating) website dan penambahan fitur untuk P2KB.

Pada kepengurusan ini juga diusulkan cabang baru yakni Cabang Riau, dan Kelompok Studi baru yakni Kelompok Studi Laser Dermatologi.
Susunan Pengurus Pusat PERDOSKI
Periode tahun 2008-2011


Pengurus Harian:
Ketua Umum                : Dr. Titi Lestari Sugito, Sp.KK(K)

Ketua I     (Organisasi)            : Dr. Erdina H.D. Pusponegoro, Sp.KK(K)
Wakil Ketua  I                : Dr. Fajar Waskito, Sp.KK(K), M.Kes

Ketua II (Ilmiah & Profesi)        : Dr. Lukman Hakim, Sp.KK(K)
Wakil Ketua II                 : Dr. Lis Surachmiati, Sp.KK

Ketua III (Sosial & Kerjasama)    : Dr. Inne Arline Diana Nasution, Sp.KK(K)
Wakil Ketua II    I            : Dr. Eddy Karta, Sp.KK

Sekretaris Umum            : Dr. Sandra Widaty, Sp.KK(K)
Wakil Sekretaris               : Dr. Dewi Lestarini, Sp.KK

Bendahara                : Dr. Ari Muhandari, Sp.KK
Wakil Bendahara            : Dr. Tina Wardhani Wisesa, Sp.KK(K)


Badan Khusus:
MDVI                    : Dr. Sutirto Basuki, Sp.KK

Badan Pelengkap:
Komisi P2KB                : DR.Dr. Aida Suriadiredja, Sp.KK(K)

Dewan Pertimbangan
Profesi                    : Prof.Dr. Sjaiful Fahmi Daili, Sp.KK(K)

Badan Otonom:
Kolegium IKKK            : Dr. Kusmarinah Bramono, PhD, Sp.KK(K)

Ketua Kelompok Studi PERDOSKI:
1.    Dr. Wresti Indriatmi, Sp.KK(K), M.Epid,  Ketua Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual
2.    DR.Dr. Hans Lumintang, Sp.KK(K),  Ketua Kelompok Studi Herpes
3.    Prof.DR.Dr. Retno W. Soebaryo, Sp.KK(K), Ketua Kelompok Studi Dermatosis Akibat Kerja
4.    Prof.DR.Dr. Indropo Agusni, Sp.KK(K),  Ketua Kelompok Studi Morbus Hansen
5.    DR.Dr. Endang Sutedja, Sp.KK(K), Ketua Kelompok Studi  Imunodermatologi
6.    Prof.DR.Dr. Benny E. Wiryadi, Sp.KK(K), Ketua Kelompok Studi Psoriasis
7.    Prof.DR.Dr. Unandar Budimulja, Sp.KK (K), Ketua Kelompok Studi Dermatomikologi
8.    Dr.Titi Lestari Sugito, Sp.KK(K), Ketua Kelompok Studi Dermatologi Anak
9.    Dr. Sjarif M. Wasitaatmadja, Sp.KK(K), Ketua Kelompok Studi Dermatologi Kosmetik                          
10.    Dr. Edwin Djuanda, Sp.KK, Ketua Kelompok Studi Bedah Kulit
11.    DR.Dr. Aida Suriadiredja, Sp.KK(K), Ketua Kelompok Studi Tumor Kulit
12.    Dr. Aryani Sudharmono, Sp.KK(K), Ketua Kelompok Studi Dermatologi Laser


VisionVision

Menjadi perhimpunan profesi di bidang kesehatan kulit dan kelamin yang profesional dan terkemuka di Indonesia tahun 2015 dan di Asia-Pasifik tahun 2020.

MissionMission

Meningkatkan kualitas organisasi PERDOSKI melalui manajemen modern dan profesional serta mampu membina hubungan baik dengan organisasi kesehatan/kedokteran nasional maupun internasional.
Meningkatkan kualitas keprofesian anggota yang berlandaskan kompetensi dan etika kedokteran melalui pendidikan berkelanjutan dan pembinaan anggota sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan kulit dan kelamin yang bermutu kepada masyarakat.
Meningkatkan pelayanan kesehatan kulit dan kelamin yang mengedepankan independensi dan otonomi profesi demi kepentingan masyarakat.
Meningkatkan pengetahuan dan tingkat kesehatan kulit dan kelamin masyarakat melalui program pengabdian masyarakat.
Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program yang terkoordinasi.


                                                          ANGGARAN  DASAR
                                               PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
                                                         KULIT DAN KELAMIN
 
PEMBUKAAN

    Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dokter-dokter Indonesia yang telah aktif dalam pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan bangsa, bertekad untuk melanjutkan perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil, dan makmur.
    Bahwa untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat, adil, dan makmur berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu ditingkatkan pengamalan profesi kedokteran kepada masyarakat dengan berpegang teguh pada Sumpah Doker dan Kode Etik Kedokteran.
    Bahwa peningkatan pengamalan profesi kedokteran kepada masyarakat hanya mungkin dilakukan jika rasa semangat persatuan dan kesatuan dokter-dokter Indonesia yang terwujud sejak tahun 1911 dapat diteruskan dengan jalan menggalang semua potensi dokter-dokter Indonesia ke dalam suatu organisasi, termasuk dokter spesialis kulit dan kelamin.
    Untuk mencapai cita-cita maksud dan tujuan tersebut, disusunlah kebijaksanaan, usaha-usaha, serta langkah-langkah organisasi dokter spesialis kulit dan kelamin yang terarah dan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut :


                                                            BAB I
                                                    KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dimaksud dengan dokter spesialis kulit dan kelamin adalah semua dokter yang telah mendapat ijasah dokter spesialis kulit dan kelamin yang disahkan dan dikukuhkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin.

                                                           BAB II
                                           NAMA,  WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2
Organisasi bernama Perhimpunan Dokter Spesialis  Kulit dan Kelamin Indonesia (Indonesian Society for Dermatology and Venereology), disingkat PERDOSKI.

Pasal 3
PERDOSKI didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1966 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4
Sekretaris Umum dan Sekretariat PP PERDOSKI berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

                                                         BAB III
                                      AZAS, DASAR, PEDOMAN, DAN SIFAT

Pasal 5
PERDOSKI berazaskan Pancasila.

Pasal 6
PERDOSKI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 7
PERDOSKI berpedoman pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Pasal 8
PERDOSKI adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun para dokter spesialis kulit dan kelamin di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bersifat bebas, dan tidak mencari keuntungan.

                                                        BAB IV
                                                TUJUAN DAN USAHA

Pasal 9
PERDOSKI bertujuan untuk ikut serta dalam:
Peningkatan derajat kesehatan rakyat Indonesia.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, khususnya pengembangan ilmu kesehatan kulit dan kelamin.
Peningkatan kesejahteraan anggota.

Pasal 10
Untuk mencapai tujuan, PERDOSKI berusaha:
Membina dan mengembangkan kemampuan profesi para anggota.
Membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.
Membantu pemerintah dalam melancarkan pelaksanaan program kesehatan, khususnya kesehatan kulit dan kelamin.
Memelihara dan membina terlaksananya Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan itu.
Membela anggota, memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter spesialis di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.
Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, baik pemerintah maupun swasta, di dalam dan di luar negeri.
Melaksanakan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan azas, dasar pedoman, dan sifat PERDOSKI.

                                                               BAB V
                                                         KEANGGOTAAN

Pasal 11
Anggota PERDOSKI terdiri atas:
Anggota Muda, Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 12
Organisasi PERDOSKI terdiri atas Badan Legislatif, Badan Eksekutif,  Badan Khusus dan Badan Pelengkap.
Badan Legislatif adalah Kongres Nasional, Rapat Anggota, dan Sidang Rapat Pleno Kolegium.
Badan Eksekutif adalah Pengurus Pusat, Pengurus Cabang PERDOSKI, dan Pengurus Kolegium Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin.
Badan Pelengkap adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) terdiri atas Dewan Pertimbangan Profesi (DPP), dan Komisi Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan  (P2KB).
Badan Khusus adalah badan yang dibentuk secara khusus oleh Pengurus Pusat untuk melaksanakan amanat kongres misalnya badan pengelola majalah resmi PERDOSKI.

                                                             BAB VII
                                                           KEKAYAAN

Pasal 13
Kekayaan PERDOSKI diperoleh dari:
Uang pangkal, uang iuran, dan usaha-usaha lain yang sah serta tidak mengikat.

                                                            BAB VIII
                                          PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14
Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres.

                                                             BAB IX
                                                          PEMBUBARAN

Pasal 15
Pembubaran PERDOSKI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu.

                                                             BAB X
                                                      ATURAN TAMBAHAN

Pasal 16
Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Sumber:http://www.perdoski.or.id
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

lukman_zaini_abdullah
This post was updated on .
In reply to this post by Admin
Organisasi Profesi Dokter Hewan di Indonesia

Organisasi profesi dokter hewan Indonesia adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (Pdhi) Atau Indonesian Veterinary Medical Association (IVMA).

Organisasi Profesi Menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Oie) Tahun 2006
Didefinisikan sebuah organisasi Penentu Status Veteriner (Veterinary Statutory Body=VSB) yaitu suatu organisasi/badan yang berkewenangan otonom untuk melakukan pengaturan status keprofesian para dokter hewan dan para-profesional veteriner yang bersifat legal formal di dalam suatu negara (VSB di berbagai negara maju adalah organisasi profesi dokter hewan).

Fungsi Dan Peran Dari Organisasi Profesi
1. Organisasi Profesi merupakan organisasi nasional yang mewakili dan melayani kepentingan profesi veteriner/dokter hewan di negaranya.
2. Organisasi profesi harus memiliki komitmen untuk mengupayakan pencapaian terbaik (excellence) dari profesinya dan untuk pelestarian hewan dan kelestarian ekosistem (manusia, hewan,tumbuhan,lengkungan).
3. Organisasi profesi wajib melakukan pencerahan publik (public awareness ) tentang manfaat dan pentingnya hewan dan dokter hewan bagi masyarakat bangsa dan negara.

Organisasi Sekeahlian Di Bawah PDHI (Organisasi Non Teritorial/Ont):
1. Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah Indonesia
2. Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar, Aquatik dan Hewan Eksotik Indonesia
3. Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil Indonesia
4. Asosiasi Kesmavet Indonesia
5. Asosiasi Pathologi Veteriner Indonesia
6. Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia
7. Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Laboratorium Indonesia
8. Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia
9. Asosiasi Epidemiologi Veteriner Indonesia
10. Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Kuda Indonesia (dalam proses)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

radita agus
This post was updated on .
In reply to this post by Admin
IAP = IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA

Dalam 10 tahun terakhir, dunia penataan ruang mengalami berbagai perubahan yang secara signifikan telah merubah wajah pembangunan Indonesia. Berbagai perubahan tersebut diantaranya; desentralisasi yang memberikan peran besar bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan, demokratisasi yang menuntut peran lebih besar dari masyarakat dalam penataan ruang, urbanisasi yang demikian pesat sehingga menuntut pengelolaan perkotaan yang sustainable, gelombang globalisasi (termasuk pada dunia profesi perencana ) dan lain sebagainya.

IAP menghadapi tantangan masa depan yang baru di paruh kedua abad 21 yang sangat berbeda dengan pelaksanaan organisasi IAP di tahun 80an, 90an dan 2000 awal. Tantangan tersebut menuntut pengelolaan dan implementasi organisasi yang lebih modern, kreatif, inovatif dan terbuka.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pada tanggal 21 Oktober 2010 bertempat di Hotel JW Marriot, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) telah melaksanakan Kongres Nasional IX IAP Tahun 2010. Kongres kali ini mengangkat tema ”Meningkatkan Peran dan Kualitas Praktik Profesi Perencana dalam Menghadapi Tantangan Global”. Tema ini diangkat dengan latar belakang begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Para Perencana di masa mendatang, baik untuk skala global ataupun internasional.

Adapun agenda dari Kongres Nasional IAP 2010 adalah
1. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional IAP, Badan Sertifikasi Perencanaan dan Majelis Kode Etik Periode 2007-2010
2. Pengesahan Renstra IAP 2010-2013
3. Pengukuhan 4 (empat) pengurus Provinsi IAP yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
4. Penyusunan Rekomendasi penyempurnaan kelembagaan IAP
5. Pemilihan Ketua dan Sekjen IAP, Ketua BSP, ketua MKE

Kongres Nasional IAP dihadiri oleh 22 Pengurus Provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Beberapa rekomendasi strategis Kongres Nasional IX IAP tahun 2010 adalah
1. Pembentukan Panitia Kerja untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana –IAP
2. Pembentukan Panitia Kerja untuk penyempurnaan AD/ART dan Kode Etik Perencana
3. Kongres memberikan mandat bagi Pengurus IAP 2010-2013 untuk a) menguatkan kelembagaan IAP; b) IAP mampu berperan aktif dalam pembentukan perencana-perencana yang handal melalui kegiatan peningkatan kapasitas; c) IAP harus mampu memberikan kontribusi riil terhadap masyarakat dalam hal penyelesaian-penyelesaian persoalan terkait dengan profesi perencana tata ruang (seperti: percepatan RTRW, mitigasi bencana, dll)

Salah satu agenda strategis yang menarik perhatian adalah agenda pemilihan kepemimpinan tiga lembaga dalam IAP untuk periode 2010-2013 yaitu Pengurus Nasional, Badan Sertifikasi Perencanaan dan Majelis Kode Etik.
Didalam proses pemilihan untuk Pengurus Nasional calon yang diusulkan oleh Pengurus Provinsi adalah Iman Soedradjat, Johny Patta dan Bernardus Djonoputro. Untuk Badan Sertifikasi perencana, Pengurus Provinsi mengusulkan Abdul Alim Salam, Holi Bina Wijaya dan Bambang Tata Samiadji. Sedangkan untuk MKE, Pengurus Provinsi mencalonkan Jimmy Michael, Boy Kombaitan dan Bambang SP.

Pemilihan kepemimpinan IAP berlangsung dalam suasana yang kondusif dan demokratis. Secara aklamasi terpilih Iman Soedradjat sebagai Ketua Umum IAP, Abdul Alim Salam sebagai Ketua Badan Sertifikasi Perencana (BSP) dan Boy Kombaitan sebagai Majelis Kode Etik untuk periode 2010-2013.

Kongres Nasional IX IAP Tahun 2010 memberikan harapan yang besar bagi para anggota IAP. Kongres ini akan milestone bagi kemajuan IAP di masa mendatang. Kontribusi riil IAP diharapkan dapat lebih besar diberikan kepada masyarakat, Bangsa dan Negara sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga profesi ahli perencanaan. Tentunya kepemimpinan 2010-2013 membutuhkan kerjasama dan bantuan dari seluruh stakeholder untuk dapat berbicara di tingkat lokal, nasional dan internasional.


Sumber : http://www.iap.or.id/detail_brt.asp?id=88
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

nurul_Khomisa
In reply to this post by Admin
                                         IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sejarah Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia
Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kefarmasian di Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16 September 1965.Nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965 dan merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

SEJARAH IKATAN APOTEKER INDONESIA


Pada tahun 1955, beberapa apoteker di Jakarta mulai merasakan perlunya suatu organisasi apoteker yang dapat memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan farmasi pada umumnya dan kepentingan-kepentingan apoteker pada khususnya.


Sehubungan dengan keinginan di atas, pada 20 April 1955 dibentuklah suatu Panitia Persiapan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan perhimpunan apoteker nasional. Anggota Panitia Persiapan tersebut adalah Drs. E. Looho, Drs. Liem Tjae Ho (Wim Kalona), Drs. Kwee Hwat Djien dan Drs. Ie Keng Heng. Tugas dari panitia tersebut ialah menyiapkan Rancangan Anggaran Dasar, nama organisasi, dan lambangnya, Rancangan Anggaran Rumah Tangga dan menyiapkan urgensi program untuk diajukan pada Muktamar I.


MUKTAMAR I. Para apoteker Indonesia berhasil melaksanakan Muktamar I pada tanggal 17-18 Juni 1955 dengan mengambil tempat Gedung Metropole (Gedung Megaria, red). Hasil dari Kongres I itu ialah : - Pengesahan nama organisasi "Ikatan Apoteker Indonesia" yang disingkat IKA. - Pengesahan lambang IKA. - Pengesahan Anggaran Dasar IKA. - Menetapkan Urgensi Program : Penyusunan Daftar Kebutuhan Obat, mengatur distribusi obat dan mempersiapkan industri farmasi. - Pemilihan anggota


Pengurus Besar Pertama, yakni :


Ketua : Drs. E. Looho.

Sekretaris : Drs. Moh. Kamal.

Bendahara : Drs. Tio Tiang Hoey.

Anggota : Drs. Yap Tjwan Bing, Drs. Liem Tjae Ho, Drs. Kho Han Yao, Drs. Zakaria Raib.

Alamat sekretariat : Jl. Teuku Umar 66, Jakarta.


MUKTAMAR II. Muktamar ke II IKA berlangsung di Jakarta tahun 1956 dengan mengambil tempat di Gedung PB IDI, Jl. Sam Ratulangi. Pada Muktamar tersebut dilakukan pengesahan Anggaran Rumah Tangga yang tidak sempat disahkan dalam Muktamar I. Muktamar juga berhasil memilih Pengurus Baru, yakni : Drs. E. Looho (Ketua), Drs. M. Kamal (Penulis), Drs. Tio Tiang Hoey (Bendahara I), Drs. Liem Oei Yam Djien (Bendahara II), Drs. Zakaria Raib (anggota), dan Drs. Liem Tjae Ho (anggota). Sekretariat masih di Jl. Teuku Umar 66 (Rumah Drs. M. Kamal).


MUKTAMAR III. Muktamar ke III IKA dilangsungkan di gedung Perhimpunan Ilmu Pengetahuan Alam, Jl. Surapati No. 1, Bandung, pada 31 Agustus - 2 September 1957. Pada Muktamar tersebut dilakukan pengesahan Laporan Tahunan 1956 - 1957, pengesahan Laporan Keuangan, pembentukan Panitia Verifikasi, menetapkan Muktamar ke IV di Jawa Tengah pada tahun 1958 dan memindahkan Redaksi dan administrasi Majalah Suara Farmasi dari Jakarta ke Bandung di bawah pimpinan DR. Poey Seng Bouw. Muktamar ke III IKA ini menghasilkan pengurus baru sebagai berikut : Drs. Zakaria Raib (Ketua), Drs. Soemartojo (Wakil Ketua), Drs. Agus Garmana (Penulis), Drs. Liem Oey Jam Djien (Bendahara), Drs. M. Kamal (anggota), Drs. Liem Tjae Ho (anggota), dan Drs. Ruskanda (anggota). Alamat Sekretariat pengurus IKA Pindah Ke Jl. Tebah III no. 25, Blok E, Kebayoran Baru, Jakarta.


MUKTAMAR IV. Muktamar ke IV IKA diselenggarakan di Salatiga Jawa Tengah tahun 1958. Tidak ada dokumen tentang hasil keputusannya.


MUKTAMAR V. Muktamar V IKA dan Lustrum I IKA dilangsungkan di Cipayung pada 19 sampai dengan 22 Agustus 1960. Pada acara tersebut ditetapkan Program Kerja di bidang Organisasi, Pendidikan, Produksi dan Distribusi Obat, Undang Undang Farmasi, Farmakope Indonesia dan penyebaran tenaga apoteker. Muktamar berhasil memilih pengurus baru sebagai berikut : Drs. Zakaria Raib (Ketua), Drs. E. Looho (Wakil Ketua), Drs. Purnomo Singgih (Penulis), Drs Tjoa Kian Kie (Bendahara), Drs. Liem Tjae Ho (anggota), Dra. Sri Sugati Sjamsuhidajat (anggota), Drs. Goei Tjong Tik (anggota) dan Drs. Surastomo Hadisumarno (anggota). Juga ditetapkan tempat Muktamar ke VI : Jawa Timur.


MUKTAMAR VI. Muktamar ke VI ini dilangsungkan di Murnayati - Lawang (Jawa Timur) pada 31 Agustus - 4 September 1961, dan memilih Pengurus Besar baru yang terdiri dari Drs. Zakaria Raib (Ketua), Drs. E. Looho (Wakil Ketua), Drs. Purnomo Singgih (Penulis), Drs Tjoa Kian Kie (Bendahara) dan Drs. Lim Tjae Ho (Komisaris Umum). Muktamar juga mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru dan menetapkan tempat berlangsungnya Muktamar ke VII / Perayaan Windon ke I pada tahun 1963 di Jawa Barat.


MUKTAMAR VII. Muktamar ke VII ini mempunyai arti khusus karena tidak lagi menggunakan sebutan Muktamar IKA melainkan Kongres Nasional Sarjana Farmasi. Pada Kongres ini diputuskan beberapa hal penting antara lain : - Mengubah nama, bentuk dan sifat organisasi para apoteker dari Ikatan Apoteker Indonesia (IKA) menjadi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI). - Keanggotaan ISFI terdiri atas Sarjana Farmasi - Apoteker dan Sarjana Farmasi Non Apoteker. - Membentuk Korps Sarjana Farmasi menurut bidangnya masing-masing : Korps Sarjana Farmasi Produksi, Korps Sarjana Farmasi Distribusi, Korps Sarjana Farmasi Rumah Sakit, Korps Sarjana Farmasi ABRI (TNI, red) dan lain-lain. Muktamar ke VII ini juga telah memilih Drs. Purnomo Singgih sebagai Ketua Umum ISFI. Beberapa bulan kemudian terjadi perubahan dalam pengurus dimana Drs. Heman diangkat sebagai Ketua Sementara BPP ISFI. Karena kesibukan dalam pekerjaannya tidak memungkinkan Drs. Heman mencurahkan seluruh perhatiannya bagi organisasi, Drs. Heman kemudian digantikan oleh Drs. Soerastomo Hadisoemarno. Kemudian jabatan Ketua Sementara ini dipindahkan lagi kepada Drs. Soekaryo hingga dilaksanakan Kongres Nasional ISFI VIII di Jakarta, tanggal 30 Oktober hingga 3 Nopember 1967.

 

Kongres Nasional ke VIII di Jakarta ini mempunyai arti penting karena dilaksanakan ketika permulaan era kepemimpinan orde baru. Banyak keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan antara lain adalah dipilihnya Drs. Soekaryo terpilih sebagai Ketua Umum.

 

Semenjak itu pula lewat beberapa kongres berkali-kali Drs. Soekaryo terpilih sebagai Ketua Umum BPP ISFI, jabatan ini dipegangnya terus sampai kini. (dikutip oleh Ahmad Subagiyo dari buku Profil Sarjana Farmasi Indonesia 1981)

 

Pada Kongres XVIII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia di Jakarta pada tanggal 07-09 Desember 2009, nama organisasi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) berubah menjadi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).


http://www.ikatanapotekerindonesia.net/organisasi-iai/tentang-iai/21-sejarah-organisasi-ikatan-apoteker-indonesia.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

Togaryan Anantyo Septarifin
In reply to this post by Admin
ee



Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
 Belum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
 
Logo IMM
IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) ialah organisasi mahasiswa Islam di Indonesia yang memiliki hubungan struktural dengan organisasi Muhammadiyah dengan kedudukan sebagai organisasi otonom. Memiliki tujuan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
Keberadaan IMM di perguruan tinggi Muhammadiyah telah diatur secara jelas dalam qoidah pada bab 10 pasal 39 ayat 3: "Organisasi Mahasiswa yang ada di dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah Senat Mahasiswa dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)”. Sedangkan di kampus prguruan tinggi lainnya, IMM bergerak dengan status organisasi ekstra-kampus — sama seperti Himpunan Mahasiswa Islam mapun KAMMI — dengan anggota para mahasiswa yang sebelumnya pernah bersekolah di sekolah Muhammadiyah.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) didirikan di Yogyakarta pada tangal 14 Maret 1964, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1384 H. Dibandingkan dengan organisasi otonom lainya di Muhammadiyah, IMM paling belakangan dibentuknya. Organisasi otonom lainnya seperti Nasyiatul `Aisyiyah (NA) didirikan pada tanggal 16 Mei 1931 (28 Dzulhijjah 1349 H); Pemuda Muhammadiyah dibentuk pada tanggal 2 Mei 1932 (25 Dzulhijjah 1350 H); dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM, yang namanya diganti menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah [IRM]) didirikan pada tanggal 18 Juli 1961 (5 Shaffar 1381 H).
Kelahiran IMM dan keberadaannya hingga sekarang cukup sarat dengan sejarah yang melatarbelakangi, mewarnai, dan sekaligus dijalaninya. Dalam konteks kehidupan umat dan bangsa, dinamika gerakan Muhammadiyah dan organisasi otonomnya, serta kehidupan organisasi-organisasi mahasiswa yang sudah ada, bisa dikatakan IMM memiliki sejarahnya sendiri yang unik. Hal ini karena sejarah kelahiran IMM tidak luput dari beragam penilaian dan pengakuan yang berbeda dan tidak jarang ada yang menyudutkannya dari pihak-pihak tertentu. Pandangan yang tidak apresiatif terhadap IMM ini berkaitan dengan aktivitas dan keterlibatan IMM dalam pergolakan sejarah bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an; serta menyangkut keberadaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada waktu itu.
Ketika IMM dibentuk secara resmi, itu bertepatan dengan masa-masanya HMI yang sedang gencar dirusuhi oleh PKI dan CGMI serta terancam mau dibubarkan oleh rezim kekuasaan Soekarno. Sehingga kemudian muncul anggapan dan persepsi yang keliru bahwa IMM didirikan adalah untuk menampung dan mewadahi anggota HMI jika dibubarkan. Logikanya dalam mispersepsi ini, karena HMI tidak jadi dibubarkan, maka IMM tidak perlu didirikan. Anggapan dan klaim yang mengatakan bahwa IMM lahir karena HMI akan dibubarkan, menurut Noor Chozin Agham, adalah keliru dan kurang cerdas dalam memberi interpretasi terhadap fakta dan data sejarah. Justru sebaliknya, salah satu faktor historis kelahiran IMM adalah untuk membantu eksistensi HMI dan turut mempertahankannya dari rongrongan PKI yang menginginkannya untuk dibubarkan.
Penilaian yang kurang apresiatif terhadap kelahiran IMM juga bisa terbaca pada jawaban terhadap pertanyaan Victor I. Tanja. Dalam bukunya Tanja mempertanyakan: Barangkali kita akan heran, mengapa Muhammadiyah memandang perlu untuk membentuk organisasi mahasiswanya sendiri? Dari salah seorang anggota HMI (yang tidak disebutkan atau menyebutkan namanya) keluar jawaban, bahwa selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dahulu untuk mendapatkan persetujuan darinya, sebuah organisasi harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai dukungan kuat dari masyarakat luas. Untuk memenuhi persayaratan inilah maka bukan saja Muhammadiyah, tetapi semua gerakan sosial politik yang ada di tanah
air harus membentuk sebanyak mungkin organisasi-organisasi penunjang.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

juna wan
In reply to this post by Admin
                                                Ikatan Pustakawan Indonesia
 

Ikatan Pustakawan Indonesia dengan singkatan IPI didirikan pada tanggal 6 Juli 1973 dalam Kongres Pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor, 5-7 Juli 1973. Kongres ini merupakan perwujudan kesepakatan para pustakawan yang tergabung dalam APADI, HPCI dan PPDIY dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 21 Januari 1973 untuk menggabungkan seluruh unsur pustakawan dalam satu asosiasi. Dalam perjalanan panjang sejarah perpustakaan di negeri ini, jauh sebelum IPI lahir, sudah ada beberapa organisasi pustakawan di Indonesia. Mereka ini adalah Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen (1916), Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API) 1953, Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 1954, Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI) 1956, Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) 1962, Himpunan Perpustakaan Chusus Indonesia (HPCI) 1969, dan Perkumpulan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPDIY).

Dalam Kongres Pustakawan Indonesia tahun 1973 tersebut, ada dua acara utama yang diagendakan, yaitu (1) seminar tentang berbagai aspek perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi, pendidikan, dan (2) pembentukan organisasi sebagai wadah tunggal bagi pustakawan Indonesia. Berkaitan dengan acara yang disebut terakhiri, Ketua HPCI Ipon S. Purawidjaja melaporkan bahwa sebagian besar anggota HPCI, melalui rapat di Bandung tanggal 24 Maret 1973 dan angket, setuju untuk bergabung dalam satu organisasi pustakawan. APADI pun memutuskan bersedia meleburkan diri melalui keputusannya tertanggal 4 Juli 1973, dan terhitung sejak 7 Juli 1973 APADI bubar sejalan dengan terbentuknya IPI.

Dengan kesepakatan bersama itu, maka kongres Ciawi melahirkan wadah tunggal pustakawan Indonesia, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia. Pemilihan untuk Pengurus Pusat, yang didahului dengan penyampaian tata tertib pemilihan, menghasilkan a.l. ketua Soekarman, sekretaris J.P. Rompas, dan bendahara Yoyoh Wartomo. Komisi yang terbentuk di antaranya adalah Komisi Perpustakaan Nasional yang diketuai oleh Mastini Hardjoprakoso, Perpustakaan Khusus oleh Luwarsih Pringgoadisurjo (alm.) dan Pendidikan Pustakawan oleh Sjahrial Pamuntjak. Pada tanggal 7 Juli 1973 itu juga Anggaran Dasar IPI yang terdiri dari 24 pasal disahkan oleh peserta Kongres.
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Pustakawan_Indonesia
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

cahyo hartoko
This post was updated on .
In reply to this post by Admin
                                        IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (IKPI)

SEJARAH IKPI

Profile Organisasi Periode 2009-2014
Nama : IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Consultans Associations)
Alamat : Gedung Graha TTH Lt.3, Jl. Guru Mughni No.106 Karet Kuningan,Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 522.0680 ext.307
Mobile : (021) 3300.1525 / 0857.17.8585.70
Faxcimile : (021) 5292.1675
E-mail : sekretariat@ikpi.or.id


Susunan Dewan
               
Dewan Pembina                : Drs. A. Prijohandojo Kristanto
Anggota Dewan Pembina : Dra. J. Engeline T. Siagian
Anggota Dewan Pembina : Yudie Prawira Paimanta, SE
Anggota Dewan Pembina : Melisa Himawan, SE
Dewan Kehormatan        : Drs. Christian B. Marpaung
Anggota Dewan Kehormatan : Drs. I Gusti Rai Putra
Anggota Dewan Kehormatan : Drs. Hariansyah
Anggota Dewan Kehormatan : Dr. Agus S. Suryadi, SH, MH, Msi, MKn
Dewan Pakar                : Nuryadi Mulyodiwarno
Anggota Dewan Pakar        : Drs. Iskandar Rusli, Msi.
Anggota Dewan Pakar        : Sonny Triharsono, SH, MSc
Anggota Dewan Pakar         : Ishak Tongkodu, SH


Susunan Pengurus
Ketua Umum                                                : Sukiatto Oyong, SE, Ak, MSi
Sekretaris Umum                                          : Drs. Teddy T. Suryoprabowo
Sekretaris I Eksternal                                         : Budianto Widjaja, SE, MBA
Sekretaris II Internal                                           : Dra. Lily Eka Noviany, Ak
Bendahara Umum                                          : Rafael K. Abdisa, BA
Wakil Bendahara Umum                                         : Dra. Elies Yanti, Ak, BA
Kepala Biro Hukum                                                : Fidel, SE, SH, MM, MH
Kepala Biro Humas                                        : Untung Sudarmo, SH, MM
Anggota Biro Humas                                        : S. Suyanto Rahardjo, SE, MBA
Anggota Biro Humas                                        : Susy Suryani Suyanto, SE, SH, MH
Akuntansi & Keuangan                                         : Drs. Sugito Wibowo, Ak, MM
Ketua Dep. Dalam Negeri                                : Drs. Herman Juwono, CPA
Ketua Bidang Dep. Dalam Negeri                        : Irma Martani, SE
Anggota Bidang Dep. Dalam Negeri                        : Drs. Achmad Fauzi, MSi
Ketua Dep. Luar Negeri                                       : Dra. Sri Wahyuni Sujono
Ketua Bidang Dep. Luar Negeri                        : Elly Djoenaidi, SE
Anggota Bidang Dep. Luar Negeri                        : Ruston Tambunan, Ak, MSi, M.Int Tax
Ketua Dep. Litbang & Standar Profesi                : Suryohadi Djulianto, SH. MM
Ketua Bidang Dep. Litbang & Standar Profesi        : Lani Dharmasetya, S.Sos, MM
Anggota Bidang Dep. Litbang & Standar Profesi   : Kumala Kamil, SE
Ketua Dep. Pendidikan                                         : Dra. Lisa Purnamasari
Ketua Bidang Dep. Pendidikan                        : Dra. Dwie Areany Kesuma
Anggota Bidang Dep. Pendidikan                           : Yoko Hartono, SE, Ak
Anggota Bidang Dep. Pendidikan                       : Suwarta, SE, MH, Ak
Kepala Biro PPL                                                  : Ir. Hary Mulyanto, MM
Anggota Biro PPL                                          : Sonny Triharsono, SH, MSc
Ketua Dep Pembinaan Anggota & Organisasi           : Drs. Suradi Toha, MM
Ketua Bidang Dep Pembinaan Anggota & Organisasi : Sistomo, Ak, MM
Anggota Bidang Dep Pembinaan Anggota & Organisasi : Henkie Djadjadibrata
Ketua Departemen Informasi & Teknologi                : Peter Anugrah, SE
Ketua Bidang Departemen Informasi & Teknologi : Jahja Sulaiman, BAC
Anggota Bidang Departemen Informasi & Teknologi : Anton Prawira, SE


Pendahuluan
Pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan upaya untuk mencapai cita – cita bangsa  Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materiil. Pembangunan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi negara agar sejajar dengan negara – negara yang sudah maju.

Untuk melakukan pembangunan tersebut diperlukan dana sebagai sumber pembiayaan. Dana tersebut dapat berasal dari penerimaan dalam negeri maupun dari luar negeri. Peran dana dari penerimaan dalam negeri merupakan sesuatu yang paling ideal dan merupakan cita – cita bagi bangsa Indonesia untuk membiayai pembangunan nasionalnya secara mandiri.

Penerimaan terbesar dari dalam negeri berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu sudah seharusnya segenap warga negara wajib turut serta berpartisipasi mengamankan penerimaan dari sektor perpajakan ini.

Pemeo dalam masyarakat yang mengatakan bahwa hanya 2 (dua) hal yang tidak dapat dihindari dalam hidup ini yaitu “kematian” dan “pajak” menunjukkan bahwa kedua hal tersebut pasti terjadi. Dalam kaitannya dengan pajak, pemeo tersebut menunjukkan bahwa pajak adalah sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan sebagaimana halnya dengan kematian. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mematuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Sebagaimana kita maklumi penerimaan pajak sangat berkait dengan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi ini sangat dinamis sifatnya, sering berubah – ubah dan oleh karena itu Undang – undang Pajak dan terutama peraturan – peraturan pelaksanaannya juga sering berubah – ubah pula.

Tidak seluruh warga negara sebagai Wajib Pajak dapat memahami hak – hak dan kewajiban – kewajiban perpajakannya yang diatur dalam undang – undang pajak dan peraturan – peraturan pelaksanaannya tersebut. Akibat ketidak pahaman Wajib Pajak itu dapat berakibat penerimaan dari sektor perpajakan tidak maksimal dan hal tersebut dapat berdampak negative bagi pembangunan nasional.

Bagi Wajib Pajak, ketidak pahaman tersebut dapat berakibat timbulnya sanksi perpajakan yang harus dibayarnya sehingga jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak menjadi lebih besar. Pengenaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan pemahaman yang benar dari Wajib Pajak akan peraturan – peraturan perpajakan merupakan kondisi yang ideal bagi negara maupun bagi Wajib Pajak.

Sebagai salah satu komponen dalam masyarakat, para konsultan pajak yang selalu berkecimpung didalam masalah – masalah perpajakan, siap untuk memberikan jasanya dibidang perpajakan.

Sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa, konsultan pajak bercita – cita dan berupaya untuk berperan aktif dalam membantu Pemerintah memasyarakatkan Undang – undang Perpajakan dan membantu para Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Untuk mewujudkan cita – cita dan upaya tersebut maka para konsultan pajak menggalang diri dalam satu wadah organisasi profesi konsultan pajak yang bernama IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (disingkat sebagai IKPI).
Riwayat Organisasi

Pada tanggal 27 Agustus 1965 pembentukan organisasi konsultan pajak, (yang saat ini dikenal dengan IKPI), diawali melalui para insisiator J. Sopaheluwakan, Drs. A. Rahmat Abdisa, Bapak, Erwin Halim, dan A.J.L. Loing. Pada tanggal tersebut, Drs. Hidayat Saleh, yang saat itu menjabat Direktur Pembinaan Wilayah, ditunjuk selaku ketua Kehormatan.

Pada masa kepemimpinan Direktorat Jenderal Pajak dipangku oleh Bapak Drs. Sutadi Sukarya, yaitu sekitar tahun 70-an, para konsultan pajak mulai aktif.

Kongres pertama dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1975 menyepakati dibentuknya Ikatan Konsulen Pajak Indonesia.  Selanjutnya melalui Kongres Ikatan Konsulen Pajak Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1987 di Bandung, nama organisasi diubah menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan disingkat dengan IKPI.

Dari waktu ke waktu jumlah konsultan pajak berizin telah semakin banyak seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap IKPI.  Ketua IKPI yang diangkat oleh Kongres IKPI dari masa ke masa adalah:

Kongres ke 1 (masa 1975-1978) : Drs. A.R. Abdisa
Kongres ke 2 (masa 1978-1982) : Drs. A.R. Abdisa
Kongres ke 3 (masa 1982-1986) : Drs. A.R. Abdisa
Kongres ke 4 (masa 1986-1990) : Drs. Aries Gunawan
Kongres ke 5 (masa 1990-1994) : Drs. Aries Gunawan
Kongres ke 6 (masa 1994-2000) : Drs. Ferdy Pattiasina
Kongres ke 7 (masa 2000-2004) : Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA
Kongres ke 8 (masa 2005-2007)     :       Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA
                  (masa 2008-2009) : Drs. A. Idris Pulungan, Ak
Kongres Ke 9 (masa 2009-2014) : Sukiatto Oyong SE, Ak, M.Si

Bentuk Organisasi  

IKPI merupakan organisasi profesi Konsultan Pajak di Indonesia yang mandiri, bersifat kemasyarakatan, dan independen.
Visi  

Menjadikan IKPI organisasi Konsultan Pajak kelas dunia.
Misi  

Memelihara perdamaian dengan memperbaiki hubungan internal dan eksternal serta menjalin kerjasama (mitra) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta dunia internasional.
Anggota  

Anggota IKPI adalah Konsultan Pajak yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban  perpajakan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Anggota IKPI terdiri dari:
a. Anggota Biasa; yaitu setiap Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin
Praktek Konsultan Pajak dari Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal
Pajak.
b. Anggota Luar Biasa; yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan
dibidang perpajakan dan memiliki sertifikat dari Badan Penyelenggara
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) atau Piagam Penghargaan
Setara Brevet  yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, tetapi
tidak/belum memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak; dan,
c.

        Anggota Kehormatan; yaitu setiap orang yang diangkat oleh Pengurus
Pusat karena memiliki kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan
organisasi IKPI.

Jumlah Anggota    
Pada akhir tahun 2009, anggota IKPI berjumlah 1300 orang yang berdomisili di berbagai kota di Indonesia.

.
Tujuan  

1. Meningkatkan peranan IKPI melalui anggotanya dalam membantu setiap program pemerintah berkaitan dengan bidang perpajakan.
2. Meningkatkan mutu pengetahuan anggota IKPI.
3. Memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggotanya dalam menjalankan profesinya.
Kegiatan

 
1.

        Menyelenggarakan seminar, ceramah, lokakarya, diskusi, PPL (Pengembangan
Profesional Berkelanjutan), atau kegiatan sejenis untuk meningkatkan pengetahuan
anggota dan masyarakat Wajib Pajak;
2. Menyelenggarakan perpustakaan, dokumentasi dan penerbitan;
3. Menyediakan informasi perpajakan bagi anggota;
4. Membuat pedoman tentang sikap dan tata cara anggotanya dalam
melaksanakan profesinya dan melakukan penyesuaian sesuai perkembangan
lingkungan;
5. Memperjuangkan peningkatan ruang lingkup profesi Konsultan Pajak;
6 Melakukan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan;
7. Melaksanakan pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan Kode Etik IKPI;
8. Memelihara dan memupuk hubungan serta kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas;
9. Berperan serta dalam forum internasional di bidang perpajakan, antara
lain dalam bentuk seminar, konferensi, pertukaran informasi, dan lain
sebagainya;
10. Melakukan kegiatan dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Kode Etik IKPI

1. Merupakan kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap
dan bertindak     bagi setiap anggota IKPI dan mengatur sanksi terhadap
pelanggaran Kode Etik IKPI;
2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra dan martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI.

Kepribadian seorang Konsultan Pajak
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Taat pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjujung tinggi integritas martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak;
3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen;
4. Menjadi Wajib Pajak yang baik;
5. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.


   sumber  : http://www.ikpi.or.id/content/tentang-kami

   
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

AINURROFIK
In reply to this post by Henni Susanti
BPK RI(Badan Pemeriksa Keuangan RI)


Sejarah BPK RI
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.
Visi dan Misi BPK RI
VISI
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai – nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

MISI
1.Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
2.Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
3.Berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.
sesuai dengan SK BPK RI


TUJUAN STRATEGIS

1.Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan.

2.Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan
Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan
Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu
Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang  Pemeriksaan Keuangan Negara
3.Mewujudkan reformasi birokrasi di BPK yang berhasil guna
Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Meningkatkan  Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen
Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana
Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran
NILAI-NILAI DASAR
1.Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

2.Independensi
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

3.Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku

Kode etik
Selayang Pandang Kode Etik BPK

Kode etik merupakan norma-norma yang harus dipatuhi dalam suatu kumpulan atau organisasi (organisasi profesi) untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas organisasi (organisasi profesi) tersebut.

Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik tersebut memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan BPK RI No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI yang mulai diberlakukan sejak tanggal 22 Agustus 2007.



Bagian Pertama : Nilai-Nilai Dasar

Pasal 2


Setiap Anggota BPK dan Pemeriksa wajib:

a.mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
b.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
c.menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas.
d.menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.
Bagian Kedua : Kode Etik Bagi Anggota BPK

Pasal 3

1.Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:
a.memegang sumpah dan janji jabatan.
b.bersikap netral dan tidak berpihak.
c.menghindari terjadinya benturan kepentingan.
d.menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas.
2.Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang:
a.merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.
b.menjadi anggota partai politik.
c.menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya.

Pasal 4

1.Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:
a.bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.
b.bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
c.bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.
2.Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupuntidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaantugas dan wewenangnya.

Pasal 5

Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:

a.menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.
b.menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.
c.menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan ataujabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
d.menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga : Kode Etik Bagi Pemeriksa


Pasal 6

1.Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
a.bersikap netral dan tidak memihak.
b.menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.
c.menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi.
d.mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan.
e.bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri.
2.Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
a.merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badanlain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.
b.menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya.
c.tunduk pada intimidasi atau tekanan orang lain.
d.membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee.
e.dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi Pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya yangberkepentingan dengan hasil pemeriksaan.

Pasal 7

1.Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
a.bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
b.bersikap tegas untuk mengemukakan dan/ atau melakukan hal-hal yangmenurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
c.bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yangdiperiksa.
2.Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
a.menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidaklangsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasdan wewenangnya.
b.menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya ataumenguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Pasal 8

1.Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib:
a.menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan.
b.menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa danhanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang.
c.menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan ataujabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
d.menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.
e.mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaankeuangan negara.
f.memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuanprofesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan.
g.menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara Pemeriksa sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas.
h.saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalammenjalankan tugas pemeriksaan.
i.menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis.
2.Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang:
a.menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya.
b.mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepadapihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
c.mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaankepada media massa kecuali atas ijin atau perintah Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota BPK.
d.mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee diluar kantor BPK atau kantor auditee.



Sumber:http://www.bpk.go.id/web/?page_id=6




Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

Heri Setiawan 763
In reply to this post by Admin


ISI ( Ikatan Sakura Indonesia ) merupakan wadah bagi para petugas Polri yang pernah belajar di Jepang yang merupakan suatu tanggung jawab moral dan komitmen bagi para alumni untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta mengembangkan/menumbuh kembangkan dalam karya - karya/produk - produk dalam rangka mendukung reformasi Polri.

Ikatan Sakura Indonesia
Ikatan Sakura Indonesia
ISI dideklarasikan pada tanggal 10 Agustus 2007 di Mabes Polri, diprakarsai oleh Derenbang Kapolri Irjen Pol.Drs.Tjuk Sugiarto, MBA sebagai salah satu alumni yang konsen dan peduli terhadap perkembangan dan kemajuan Polri.

ISI sebagai gerakan moral bagi para alumni (Petugas Polri yang pernah belajar di Jepang) untuk terus menumbuh kembangkan Cipta, Karsa, dan Karyanya bagi kemajuan Polri dan sebagai wadah untuk komunikasi, tukar informasi, mengekspresikan/mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran cerdas yang berguna bagi reformasi yang tidak memaksa, tidak memerintah, tidak melarang tentuk memberi informasi baru, menginspirasi, mendorong orang lain berbuat baik dan menghibur.


Profil ISI Indonesia
I. Tentang Kami

ISI dibangun secara demokratis dan sesama anggota ada kesadaran / dan sistem yang egaliter bukan atas perintah maupun atas hukuman dan ketakutan tetapi atas dasar kesadaran yang terus dapat tumbuh dan berkembang dimana saja dan kapan saja, seperti Diaspora.
Sarana komunikasi ISI dibangun melalui Website maupun kontak person sebagai mitra dan senantiasa saling dapat belajar dan menginspirasi, mendorong satu sama lain.
ISI sebagai gerakan moral :

   1. Yang tidak memaksa
   2. Tidak melarang
   3. Menginformasikan hal - hal yang baru
   4. Mendorong orang lain berbuat baik dan menghibur

ISI berupaya menampilkan kemitraan, kekeluargaan, hubungan yang sinergis antar satu dengan yang lainnya dan bukan suatu Klik ( Clique ) atau kelompok yang eksklusif tetapi sebagai sarana kontak, wadah untuk berdiskusi, belajar, bahkan kritik - kritik yang membangun dan menyebarluaskan produk - produk yang telah dihasilkan para alumni dibidang atau bagian apa saja.
Dan Website ISI merupakan milik kita bersama yang dapat diakses untuk kemajuan Polri / percepatan reformasi Polri yang telah dan sedang dilaksanakan.
II. ANGGOTA ISI

Anggota ISI adalah para petugas Polri yang pernah belajar di Jepang dibidang apa saja dan juga bagi siapa saja yang peduli reformasi Polri dapat menjadi anggota kehormatan ISI.

III. SASARAN ISI

Menumbuhkembangkan kreatifitas para alumni atau siapa saja yang peduli akan reformasi Polri ditempat tugasnya masing-masing dan mendukung reformasi Polri, menuju Polri yang profesional, cerdas, bermoral dan taat hukum dalam masyarakat yang demokratis.

http://www.isiindonesia.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/



KODE ETIK PROFESI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolsiian Negara Republik Indonesia.

Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

Etika keNegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolsiian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia.

BAB I

ETIKA PENGABDIAN

Pasal 1

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c. Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Pasal 2

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b. Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c. Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Pasal 3

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a. Meletakkan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

b. Tidak memihak;

c. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;

d. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;

e. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;

f. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;

g. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

h. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;

i. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa :

a. Memberikan pelayanan terbaik;

b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;

c. Mengutamakan kemuahan dan tidak mempersulit;

d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan;

e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang;

f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur;

g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang;

i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas batuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;

b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;

c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;

d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;

e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;

f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;

g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;

h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

BAB II

ETIKA KELEMBAGAAN

Pasal 8

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Pasal 9

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.

(2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.

(3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlinungan hukum.

(4) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsunnya.

(5) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 10

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.

(2) Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tundak pada keputusan tersebut.

(3) Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

Pasal 11

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda, pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

Pasal 12

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggug jawabnya sebagai salah satu ... keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

a. Menyadari sepenuhnya sebagi perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan;

b. Merupakan ketelaanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;

c. Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya;

d. Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepada kepada bawahannya;

e. Merupakan sikap terhomat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemaaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggi-tingginya;

f. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan dimana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya;

g. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan didalam lingkungan Polri kepada orang lain yang bukan anggota Polri.

BAB III

ETIKA KENEGARAAN

Pasal 13

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kesatuan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pasal 14

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik taktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

Pasal 15

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

Pasal 16

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan Negara dan keutuhan bangsa.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :

a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;

c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;

d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Pasal 18

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18, diatur lebih lanjut dengan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pasal 20

Merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2003

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. DA'I BACHTIAR, SH

JENDERAL POLISI


PENJELASAN

TENTANG

KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM.

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu.

Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan KeNegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan trhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republi Indonesia untuk petama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol : Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas Kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. BAB DAN PASAL-PASALNYA.

1. Setiap Kode Etik Profesi pada umumnya memuat materi pokok yaitu nilai-nilai/ide yang bersifat mendasar (Statement of ideas) dan prinsip-prinsip pelaksanaan tugas sehari-hari (Statement of guidelines/principles in the simply duties). Oleh karena itu pada naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat ; Bab I berisi nilai-nilai dasar tentang jatidiri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai pengabdian sebagaimana terumus dalam filosofi Tribrata, berisi norma moral dalam etika kedinasan yang menggambarkan tingkat profesionalisme anggota, Bab II berisi komitmen moral setiap individu anggota dan institusinya yang berhubungan dengna institusi lainnya dalam kehidupan bernegara, dan Bab IV berisi ketentuan penegakan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur ketentuan sanksi moral dan Tata Cara Sidang Komisi.

2. Penjelasan pasal demi pasal :

BAB I. ETIKA PENGABDIAN

Pasal 1.

Sikap moral pengabdian pengemban profesi kepolisian pertama-tama didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama melalui perbuatan nyata berupa menjaga keselamatan sesama manusia, menjunjung tinggi martabat manusia dengna segala kompleksitasnya, menjauhkan dari rasa khawatir dan ketakutan dalam kehidupan sehari-hari serta memelihara segenap aturan bagi terselenggranya sendi kehidupan manusia.

Amal perbuatan tersebut keluar dari dalam hati nuraninya dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sumpahnya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Buah amal perbuatan tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat yang berbeda-beda agama dalam norma kehidupannya.

Pasal 2.

Selaku anak bangsa setiap pengemban profesi kepolisian terpanggil dari dalam hati nuraninya untuk tetap meluhurkan Indonesia bersama segenap komponen bangsa Indonesia di tengah pergaulan antar bangsa di dunia.

Bangsa Indonesia ibarat sebuah bahtera dengan mengarungi samudera akan mengalami berbagai tantangan perjuangan dan perubahan berbagai keadaan.

Namun setiap pengemban profesi kepolisian tetap menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dan kehormatan bangsa dengan segala pengorbanannya tanpa batas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Memberikan pelayanan terbaik, yang dimaksudkan disini adalah memberikan pelayanan kepada pelayan masyarakat secara ikhlas dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana, serta tidak bersikap masa bodoh atau bersikap apatis/mendiamkan adanya harapan masyarakat.

Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam atau tidak mengenal hari libur, yang dimaksudkan disini adalah seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang selalu siap memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu kegiatan Polri yang harus diemban bagi setiap anggota Polri merupakan identitas kegiatan selama 24 jam secara terus menerus, sehingga merupakan perbuatan yang terhormat apabila kepadanya mengenyampingkan hak waktu istirahat atau hari libur untuk selalu mengutamakan panggilan tugas sebagaimana harapan masyarakat dan perintah dari atasan.

Pasal 6.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memegang teguh rahasia sesuatu, yang dimaksudkan disini adalah memegang teguh rahasia jabatan terhadap pihak tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7.

Pasal ini mengatur batasan-batasan minimal atas larangan terhadap bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap pemuliaan profesi Polri.

Martabat wanita merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi sehingga setiap petugas Polri dalam penangan kasus yang berkaitan dengan wanita perlu diberi suatu rambu-rambu agar tidak menimbulkan persangkaan/penilaian yang merugikan kehormatan profesi, seperti contoh antara lain dalam melakukan pemeriksaan terhadap wanita sangat tidak etis apabila dilakukan hanya oleh seorang petugas apalagi petugas pria.

BAB II. ETIKA KELEMBAGAAN.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menggambarkan hubungan/tingkatan kewenangan dan pertanggungjawaban antara seorang atasan dengan bawahannya secara timbal balik, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan perilaku maka kedua belah pihak mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing atau secara bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10.

Tatacara yang berlaku, yang dimaksudkan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang ditempuh melalui musyawarah dengan menampung saran pendapat anggota sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

BAB III. ETIKA KENEGARAAN.

Pasal 13.

Cukup jelas

Pasal 14.

Pasal ini menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menginginkan untuk tidak terpolitisasi dan terintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 15.

Berpegang teguh pada konstitusi, yang dimaksud adalah semua tindakan Kepolisian yang diambil dalam upaya mencegah dan menanggulangi situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara tetap berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 16.

Cukup jelas.

BAB IV. PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 17.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak tebrukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa tebrukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang teringan sampai dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Pernyataan penyesalan secara terbatas, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa.

Pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah penyataan meminta maaf secara tidak langsung oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan melalui media massa.

Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, yang dimaksudkan adalah anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, kepadanya diwajibkan untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri.

Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan tugas dan wewenang kepolisian pada pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan kepada Kasatker setempat agar pelanggar iberikan sanksi administratif berupa Tour of duty, Tour of area, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 18.

Pemeriksaan dalam Sidang Komisi adalah upaya pembuktian terhadap dugaan telah terjadinya pelanggara Kode Etik Profesi Polri yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana persaingan tidak sehat antar anggota. Sidang Komisi ini juga merupakan representasi masyarakat profesi dalam rangka pemuliaan profesi Kepolisian.

Pasal 19.

Pengaturan secara rinci tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik diatur tersendiri dengan Keputusan Kapolri.

BAB V. PENUTUP.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2003

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. DA'I BACHTIAR, SH

JENDERAL POLISI

www.dharana-lastarya.org/files/Kode%20Etik%20Profesi%20Polri.doc





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;

e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. kepolisian khusus;

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.

(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :

a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i. mencari keterangan dan barang bukti;

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.

(2),Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan

c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.

c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta regristrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k

Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.

Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan kepada umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).

Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

http://www.polri.go.id/download_pop_up.php?op=perundangan&id_rec=49&filename=20080523075813.doc
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

aditya eka f
In reply to this post by Admin
PDGMI


PDGMI atau singkatan dari Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (Indonesian Medical Doctor Nutrition Society), adalah organisasi seminat sebagai badan kelengkapan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dalam melakukan kegiatan dan fungsi ilmiah di bidang gizi dan kesehatan. Sampai tahun 2010 telah ada 12 Pengurus Cabang di Medan, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar dan Manado.




Tujuan PDGMI

meningkatkan derajat keadaan gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia
mendorong pengembangan Ilmu Gizi khususnya Ilmu dan Profesi Gizi Medik baik local, nasional maupun   internasional
meningkatkan kesejahteraan anggota PDGMI khususnya dan anggota IDI umumnya




Usaha PDGMI

membantu pemerintah meningkatkan keadaan gizi masyarakat
mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan keadaan gizinya sendiri
bersama-sama dengan organisasi profesi lain, meneliti dan mengembangkan Ilmu Kesehatan dan Ilmu Gizi khususnya Ilmu Gizi Medik
menyebarluaskan Ilmu Gizi khususnya Ilmu Gizi Medik mulai dari tingkat yang paling dasar sampai ke pendidikan dan/atau jenjang tertinggi




Apa kegiatan PDGMI selama ini?


Secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi gizi dan makanan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran serta pencegahan penyakit kepada masyarakat melalui media cetak dan eletronik, melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat di Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit dan Sekolah Dasar, dan melalui seminar ilmiah di berbagai kota di seluruh Indonesia




Siapa yang menjadi anggota PDGMI?


Anggotanya adalah dokter anggota IDI yang mempunyai jenjang pendidikan minimal S2/keahlian salah satu cabang ilmu kedokteran serta berminat dalam pengembangan Ilmu Gizi Medik




Bagaimana caranya untuk menjadi anggota PDGMI?


Anggota mendaftar tertulis ke Pengurus Cabang setempat (atau bila ditempat tersebut belum ada Cabang PDGMI, dapat dilakukan melalui Pengurus Cabang terdekat), dan membuat pernyataan setuju terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDGMI




Bagaimana caranya untuk membentuk Cabang PDGMI?


Cabang PDGMI dapat dibentuk di Propinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang diketuai oleh satu orang anggota  




Alamat Pengurus Cabang PDGMI:

Pengurus Pusat PDGMI
d/a Departemen Ilmu Gizi FKUI,
Jl. Salemba Raya No. 6, Jakarta 10430, telp/faks 021-3142889,
email: pdgmipusat@yahoo.co.id

Cabang DKI Jakarta
d/a Departemen Ilmu Gizi FKUI,
Jl. Salemba Raya No. 6, Jakarta 10430, telp/faks 021-3142889

Cabang Padang
Bagian Ilmu Gizi FK UNAND
Jl. Batang Lembang 20
Alai Parak Kopi. Padang Baru Utara

Cabang Palembang
Jl. Cempaka Dalam No. 503
Rt.14/26 Ilir Palembang 30135
Email : pohan_61@yahoo.com

Cabang Bandung
Jl. Cikutra Barat No. 116 Bandung 40133
Tlp. 022-2037234
Email: st_nurf@yahoo.com

Cabang Medan
Jl. Rakyat 23 Medan 20236
Tlp. 061-8211 045
Fax. 061-821 6264
Email: harunalrasyidrafii@yahoo.com

Cabang Semarang
Jl. Puspanjolo Tengah 3 No.53
Semarang 50141
Fax. 024-8412634
Email: darmono.ss@yahoo.com

Cabang Solo
Lab Ilmu Gizi FK UNS.
Jl. IR. Sutami 36A Surakarta 57126
Email : cantikwiboworini@yahoo.com

Cabang Yogyakarta
Jl. Dongkelan 325 – Krapyak Jogjakarta
Tlp. 0274-547 775
Fax. 0274-885 242

Cabang Surabaya
Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat
FK. UNAIR
Jl. Mayjen Prof.Dr. Mustopo No. 47 Surabaya 60131
Fax(031) 389 6126
Email: skardjati@yahoo.com

Cabang Denpasar
d/a. Bagian Faal FK. Universitas Udayana
Jl. P.B. Sudirman Denpasar
Tlp(0361) 222510, (0361) 226132
Email : kwetra@yahoo.com

Cabang Makassar
FKM UNHAS Kampus Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245
Tlp. 0411-585 087
Fax. 0411-585 658
Email: pdgmimakassar@yahoo.com

Cabang Manado
Bag Ilmu Gizi Fak Kedokteran UNSRAT.
Jl. Kampus Kleak Manado Mahakaret Barat Lingkungan I No. 23
Manado 95117
Email : bigfkunsrat@gmail.com
http://www.pdgmi.org/2010/01/pdgmi.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: Etika Bisnis dan Profesi (Tugas)

riccy
In reply to this post by Admin
Sejarah
• 1946
o Top organisasi olahraga membentuk Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) di Solo dengan Ketua Widodo Sosrodiningrat.
• 1947
o Organisasi olahraga membentuk Komite Olympiade Republik Indonesia (KORI) dengan Ketua Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
o KORI berubah menjadi Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
• 1951
o PORI melebur ke dalam KOI.
• 1952
o KOI diterima menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada tanggal 11 Maret.
• 1959
o Pemerintah membentuk Dewan Asian Games Indonesia (DAGI) untuk mempersiapkan penyelenggaraan Asian Games IV 1962, KOI sebagai badan pembantu DAGI dalam hubungan internasional.
• 1961
o Pemerintah membentuk Komite Gerakan Olahraga (KOGOR) untuk mempersiapkan pembentukan tim nasional Indonesia, top organisasi olahraga sebagai pelaksana teknis cabang olahraga yang bersangkutan.
• 1962
o Pemerintah membentu Departemen Olahraga (Depora) dengan menteri Maladi.
• 1964
o Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI), semua organisasi KOGOR, KOI, top organisasi olahraga dilebur ke dalam DORI.
• 1965
o Sekretariat Bersama Top-top Organisasi Cabang Olahraga dibentuk pada tanggal 25 Desember, mengusulkan mengganti DORI menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik.
• 1966
o Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 143 A dan 156 A Tahun 1966 tentang pembentukan KONI sebagai ganti DORI, tetapi tidak dapat berfungsi karena tidak didukung oleh induk organisasi olahraga berkenaan situasi politik saat itu.
o Presiden Soeharto membubarkan Depora dan membentuk Direktorat Jendral Olahraga dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
o Induk organisasi olahraga membentuk KONI pada 31 Desember dengan Ketua Umum Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
o KOI diketuai oleh Sri Paku Alam VIII.
• 1967
o Presiden Soeharto mengukuhkan KONI dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967.
o Sri Paku Alam VIII mengundurkan diri sebagai Ketua KOI. Jabatan Ketua KOI kemudian dirangkap oleh Ketua Umum KONI Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI M.F. Siregar dan Sekretaris KOI Soeworo.
o Soeworo meninggal, jabatan Sekretaris KOI dirangkap oleh Sekjen KONI M.F. Siregar. Sejak itu dalam AD/ART KONI yang disepakati dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas), KONI ibarat sekeping mata uang dua sisi yang ke dalam menjalankan tugasnya sebagai KONI dan ke luar berstatus sebagai KOI. IOC kemudian mengakui KONI sebagai NOC Indonesia.
• 2005
o Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan memecah KONI menjadi KON dan KOI.
• 2007
o Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005.
o KONI menyelenggarakan Musornas Luar Biasa (Musornaslub) pada 30 Juli yang membentuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan menyerahkan fungsi sebagai NOC Indonesia dari KONI kepada KOI kembali. Nama KONI tetap dipertahankan dan tidak diubah menjadi KON.


Visi KONI
"Menjadi organisasi yang modern, independen, dan profesional untuk membangun karakter unggul Bangsa Indonesia, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pembinaan olahraga prestasi".
Misi KONI
"Memberikan dukungan kepada para atlet untuk mencapai puncak prestasi dan menanamkan nilai-nilai olimpiade agar menjadi sumber inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia".
12
Loading...